Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Desakan Gus Dur agar Front Pembela Islam (FPI) dibubar-kan, direspons secara emosio-nal Ketua FPI, Habib Rizieq. Ketua FPI itu malah melontar-kan ejekan terhadap mantan presiden RI itu. “Waktu Gus Dur jadi presiden, dia ingin membubarkan FPI, tapi me-ngapa Gus Dur yang bubar. Bukan FPI yang akan bubar 
tapi kami yang akan membu-barkan Gus Dur,” seru Habib di markas FPI di Jalan Pe-tamburan III, Slipi, Jakarta, Senin (02/06).
Bahkan Habib menyebut Gus Dur sebagai antek-antek Yahudi. “Jangankan satu Gus Dur, satu juta Gus Dur akan kami lawan,” kata Habib ber-api-api. Kata-katanya lang-sung disambut teriakan Alla-huakbar sebanyak tiga kali oleh para pendukung FPI. Mendengar ancaman Habib, Banser dan Garda serta Ansor bereaksi. 
“Tidak usah Gus Dur yang turun. Anak-anak Banser dan Garda Bangsa cukup untuk menghadapi Habib Rizieq,” kata Ketua Fraksi Kebang-kitan Bangsa Effendi Choiri seperti dilansir detik.com.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Choi itu, pendapat Gus Dur yang meminta bu-barkan FPI dinilai wajar. Se-bab, aksi mereka di Monas, Minggu, 1 Juni 2008, diang-gap sudah di luar batas ketika menyerang massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebas-an Beragama dan Berkeya-kinan (AKK-BB). 
“Aksi biadab dan jahanam yang dilakukan FPI kemarin merupakan ancaman. Negara jangan membiarkan tindakan orang-orang gila seperti itu,” tegasnya.
FPI dinilai Gus Choi adalah organisasi yang membahaya-kan NKRI dan mengancan konstitusi yang menjunjung kebhinnekaan. Kedua, FPI telah menodai citra Islam yang rahmatan lil alamin. Ketiga, FPI lewat berbagai tindakan kekerasannya jelas melanggar undang-undang.
“Tangkap pelaku, tangkap Habib Rizieq dan bubarkan FPI. Ini pernyataan sikap FKB,” pungas Gus Choi. Pe-muda Ansor pun bereaksi keras terhadap FPI. Bahkan siap membubarkan FPI jika polisi tidak melakukannya. “Kita sudah melakukan pen-cabutan plang (FPI) di Cirebon dan Jember. Untuk di Jakarta baru akan kita rundingkan,” kata Sekjen Gerakan Pemuda Ansor, A Malik Haramain. 
Menurut Malik, Polri harus segera bertindak tegas pada ormas Islam yang sering melakukan tindakan anarkis. “Jangan seperti tidak melaku-kan apa-apa,” ujar Malik yang mendatangi Barreskrim de-ngan tokoh masyarakat lainnya.
Menanggapi rencana Ge-rakan Pemuda Ansor ini, pe-ngamat politik Arbi Sanit yang juga datang ke Barreskrim berpendapat aksi tersebut sebagai bentuk reaksi.
“Itu reaksi dari aksi. Peme-rintah harus menegakkan hukum. Itu yang melakukan tindakan dan pelakunya harus dicari dan ditangkap,” pungkas pria nyentrik yang selalu berkuncir itu. 
Tindakan FPI juga membuat anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution berang bu-kan kepalang. Presiden SBY pun diminta bertindak tegas. “Presiden kita juga, karena sa-ya selaku Wantimpres, harus lebih tegas dalam hal ini,” cetus pria yang akrab disapa Bang Buyung. “Kalau tidak begitu (tegas), semua seolah-olah kejadian rutin, kebiasa-an,” imbuhnya.
Perbuatan FPI, menurut Bang Buyung, telah menggo-yang dasar negara Pancasila. Jika Pancasila sudah goyah, tak ada lagi dasar kita sebagai negara yang menjamin kebe-basan beragama dan berkeya-kinan. “Kita ingin memperta-hankan Pancasila ini, karena kita masih ingin hidup ber-bangsa dan bernegara,” kata Bang Buyung. “Maka itu, Negara harus turun tangan!” tandasnya. 
Hal ini diamini Wapres Jusuf Kalla. “Siapa pun yang anar-kis ditindak tegas. Karena itulah polisi sekarang meng-ambil tindakan,” jelas Kalla.
Kalla menilai kekerasan Minggu, 1 Juni adalah bentuk perbedaan pendapat yang salah. “Yang kemarin itu ten-tu pihak-pihak yang berbeda pendapat di Indonesia. Itu tercermin kebhinnekaan dari pada bolehnya orang berbeda pendapat yang salah. Kema-rin perbedaan pendapat secara anarkis,” ujar Kalla. Menurut Kalla, perbedaan pendapat dapat disampaikan namun jangan melakukan tindakan anarkis. 
Pihak MUI juga menyesal-kan sikap FPI. “Kita sangat menyesalkan. Itu justru me-nodai Islam, demokrasi dan merugikan umat Islam. Karena harusnya perbedaan menjadi rahmat,” ujar Ketua Komisi Kerukunan Majelis Ulama (MUI) Pusat, Slamet Effendy Yusuf.
Menurut anggota Komisi I DPR ini, Kapolri harus meng-usut tuntas pelaku kekerasan atas nama agama ini. Tu-juannya agar konflik perbe-daan tidak berkepanjangan. FPI, lanjut Slamet, juga di-minta untuk mengoreksi diri agar dalam menyikapi perbe-daan tetap dalam koridor hu-kum. “Polisi harus melakukan tindakan tegas kepada pe-laku. Semua harus diusut tuntas. Kita harus menghar-gai perbedaan pendapat. Ti-dak boleh melakukan keke-rasan. FPI juga harus mengo-reksi dirinya,” ujar mantan Ketua BK DPR ini. 
Sedangkan Ketua PP Mu-hammadiyah Din Syamsud-din menegaskan, pemerintah mempunyai kewenangan untuk membubarkan seke-lompok orang yang terkumpul dalam FPI. “Kalau ada pasal atau bab hukum yang rele-van, terhadap semua kelom-pok masyarakat yang meng-ganggu kehidupan kebersa-maan kita, maka tentu kita harapkan negara mengambil tindakan tegas. Berdasarkan hukum, baik menyangkut eksistensi mau pun penge-naan sanksi,” kata Din.
Dia berpendapat, negara mempunyai hak untuk mela-rang atau membiarkan se-buah kelompok apabila terdapat alasan-alasan yang berdasarkan hukum.
“Pertama jika timbulkan keresahan dan timbulkan kekacauan dalam kehidupan ini maka negara berdasarkan hukum yang ada punya kewenangan untuk itu. Maka terserah kepada negara,” kata Din.(dtc/okz/zal)