Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Pemerintah secara khusus telah membahas kasus penye-rangan massa Komando Las-kar Islam (KLI) dan FPI terha-dap massa Aliansi Kebang-saan Untuk Kebebasan Ber-agama dan Berkeyakinan (AKK-BB) di Monas. Polisi di-minta tegas menindak para pelanggar hukum. 
“Aksi tindak kekerasan ter-hadap kelompok tertentu patut 
disesalkan. Ini pelanggaran hukum, aparat keamanan harus lebih tegas untuk melakukan langkah hukum secara profesional dan trans-paran. Kasus ini tidak hanya dilihat dalam konteks keke-rasan, tapi juga citra buruk terhadap Indonesia. Ini yang harus dicegah,” kata Menko Polhukam Widodo AS, Senin (02/06) malam. 
Widodo AS mengatakan hal ini usai mengadakan rakor terbatas yang dilakukan se-cara mendadak dan dipim-pin langsung oleh Presiden SBY. Para menteri di bidang polhukam hadir, termasuk Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Adang Firman. 
Menurut Widodo, ekspresi penyampaian pendapat ha-rus diberikan ruang sebagai refleksi penghormatan ter-hadap ruang demokrasi, tapi harus dikelola dengan baik tanpa kekerasan. Untuk itu, Widodo meminta agar koor-dinator demonstran memas-tikan kelompok-kelompok yang melakukan aksi di lapangan tidak membawa alat-alat yang dapat diguna-kan untuk tindak kekeras-an. “Aparat diminta untuk merazia alat-alat tersebut. Bila ada kelompok yang me-lakukan itu, harus ditindak tegas secara hukum,” tegas Widodo AS.
Di lapangan, kata Widodo, para pengelola unjuk rasa harus menjamin sesuai de-ngan pemberitahuannya ke-pada polisi. Pimpinan de-monstran harus memastikan kelompok-kelompok yang melakukan aksi di lapangan tidak membawa alat-alat yang bisa digunakan untuk tindak kekerasan.
Pemerintah memahami pada bulan Mei, setiap ta-hunnya, selalu ada rangkai-an unjuk rasa, terutama demo buruh. “Tapi itu wajar dilakukan. Namun khusus tahun ini ada reaksi unjuk rasa terkait kenaikan harga BBM, pemerintah telah me-respons dan mengelola de-ngan baik. Khususnya kasus kekerasan yang fundamental itu harus dituntaskan,” pinta Widodo.(dtc)