|
|
|
|
![]() |
![]() |
| Berita
Mimbar dan Keagamaan |
03 Juni 2008
|
|
Soal penyaluran BBM terhambat
Pemerintah Harus Bertanggung Jawab
|
Akibat kebijakan Pertamina dengan menghentikan distribusi BBM di Sulut selama enam jam lebih tanggal 30 Mei lalu, ber-akibat pada aktivitas perekonomian dan kebutuhan ma-syarakat akan BBM terhambat. Bahkan pemerintah diminta bertanggung jawab terhadap permasalahan tersebut.
Tokoh agama di Sulut me-ngatakan, masalah ini sebenar-nya jadi tanggung jawab peme-rintah. “Masalah ini sebenarnya sudah lama terdengar dan su-dah seharusnya pemerintah mengantisipasi. Pada akhirnya masyarakat yang dirugikan,” kata tokoh agama di Sulut, Drs Amin Lasena, Pdt Lamberty Mandagi MTeol, Senin (02/06).
Seperti yang dikatakan Amin Lasena, dengan dieksekusinya Depot Pertamina sehingga pe-nyaluran BBM terhambat hal ini menandakan salah satu ke-lalaian dari pihak pemerintah. “Seharusnya sudah diantisipasi pemerintah dengan memindah-kan ke daerah lain,” katanya.
Dia meminta pada masyara-kat sabar dan tidak me-lakukan hal-hal nega-tif. “Masyarakat harus mampu berhemat dan tidak konsumtif, dan inilah yang bisa dilaku-kan oleh warga untuk menyiasati kelangkaan BBM,” katanya.
Pdt Lamberty Manda-gi menambahkan, pemerintah sekiranya dapat mengambil tindakan dalam mengantisipasi kelangkaan BBM akibat ter-hambatnya penyaluran ke ma-syarakat. Dari segi agama dia mengharapkan masyarakat sekiranya tidak terpengaruh de-ngan masalah ini. Di samping itu dapat melakukan langkah positif dengan tidak royal meng-gunakan BBM.(lex)
|
|
