CLOSE PAGE : PRINT NEWS

 

 

 
NEWS CATEGORIES
Mimbar Keagamaan
Opini Redaksi
Seputar Manadoku 
Politik Pemerintahan
Pendidikan Budaya
Bisnis Ekonomi
Hukum dan Kriminal
Otonomi dan Suksesi
Bolamania Tribun

BERITA DAERAH
Minahasa Induk
Minahasa Minut
Minahasa Selatan
Minahasa Tenggara
Tomohon
Bitung 
Sanger dan Talaud 
Bolmong 

REDAKSI INFO.
About Us

Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado
Telp: (0431) 879799 (Hunting),
Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)
 

Berita Politik dan Pemerintahan

04 Juni 2008

Lagi, DPRD Sulut keluar daerah
Pansus LKPJ Gubernur ‘Jalan-jalan’ ke Bali

 

IKUTI BERITA LAIN

Soal kasus lahan Depot Pertamina
Tety: Jangan Korbankan Warga
Deprop Siap Sumbang Lahan IIP
Karinda: Setuju, tapi harus ada kajian matang
Karyawan Minta Penyesuaian UMP
DPRD Papua Studing Kerukunan Sulut
Gubernur Lantik Pengurus Komda Lansia
Pasla Pimpin KPID Sulut
ESDM Survei Listrik Tenaga Angin

Agenda keluar daerah dengan label studi banding, sepertinya sudah menjadi rutinitas para wakil rakyat yang duduk di DPRD Sulut, kendati hasil masih sering diperdebatkan. Selasa (03/06) dinihari kemarin, giliran Pansus LKPJ bertolak ke Pulau Dewata Bali. 

‘Jalan-jalan’ sejumlah legis-lator yang digawangi Drs Arthur Kotambunan dan Ke-tua Pansus, Jemmy Lelet SH ini sendiri adalah dalam rang-ka Studi Banding pemba-hasan LKPJ.
Ketika dikonfirmasi, Sekre-taris DPRD Propinsi Sulut, Drs Max Raintung, tak me-nampik soal keberangkatan tersebut. Namun menurut-nya, tidak semua personel pansus yang angkat koper. “Hanya delapan orang mewa-kili Pansus LKPJ saja yang berangkat, tidak semua,” ujar Raintung kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya siang kemarin. 
Dijelaskan Raintung, di Bali nanti Pansus LKPJ akan mencari tahu semua hal yang berkaitan dengan pemba-hasan LKPJ, sesuai PP No 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin-tahan Daerah Kepada Peme-rintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyeleng-garaan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. 
“Bali dipilih karena propinsi ini sudah selesai melakukan pembahasan LKPJ. Nah, di sa-na Pansus akan mencari tahu bagaimana mekanisme ten-tang pembahasan LKPJ Gu-bernur dan penerapan PP No-mor 3 Tahun 2007, yang di-sinkronkan dengan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Dae-rah,” katanya kemudian.(dav) 

  
© Copyright 2003 Komentar Group. All rights reserved. webadmin