Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Guna menghindari lolosnya pengguna narkoba menjadi anggota legislatif, terobosan yang bakal dilakukan Partai Damai Sejahtera (PDS), pan-tas dicontohi. Pasalnya, da-lam menjaring caleg (calon anggota legislatif) pada Pemilu 2009 mendatang, PDS akan mensyaratkan bagi calegnya untuk tes urine. 
Bahkan tes akan dilakukan kembali jika si calon tadi su-dah duduk sebagai anggota legislatif. Ini akan berlaku un-tuk semua tataran, yakni DPRD sampai DPR RI. Untuk itu, PDS telah merencanakan untuk bekerjasama dengan BNN (Badan Narkotika Nasio-nal) dalam tes urine bagi ka-dernya di legislatif, minimal setiap enam bulan sekali. De-mikian diungkapkan Wakil Ketua Umum PDS, Denny Tewu kepada wartawan kemarin (08/06).
Menurutnya, tes urine itu untuk membuktikan bahwa anggota DPR/DPRD bersih dari narkoba.
“Kebersihan ini sekaligus sebagai pelengkap tanggung jawab moral terhadap rakyat yang diwakilinya dan bersih dari segala-galanya. Baik itu KKN dan perbuatan asusila,” kata Tewu seraya mengata-kan, tes urine tersebut akan dilakukan secara periodik. “Bisa dilakukan sebulan atau sampai enam bulan sekali. Bertindak sebagai pelaksana Badan Kehor-matan (BK) DPR, bekerja-sama dengan Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), atau lembaga lain-nya,” tukasnya.
Lebih jauh Tewu menga-takan, sekarang ini sudah saatnya negara memiliki wakil rakyat yang bersih narkoba, tidak bermental korup serta amoral. “Kalau selama ini masih terjadi praktik KKN dan pebuatan amoral, ke depan anggota DPR dan DPRD harus sem-purna. Tidak ada lagi ang-gota yang korup dan terlibat narkoba,” kata Tewu. Dia mengaku prihatin jika ada oknum anggota DPRD yang terlibat narkoba. Untuk itu, dia mendesak aparat mela-kukan pengusutan jika di-temukan dugaan keterlibat-an oknum anggota dewan da-lam penggunaan narkoba. 
Tewu sendiri mengimbau seluruh kader PDS untuk menjadi teladan bagi rakyat. “Kalau memang mereka bersih, ya tidak perlu takut. Masa polisi dan institusi lainnya mau diperiksa urine, DPR dan DPRD tidak mau?’’ katanya.(zal)