Hasil audit BPK yang dilakukan pada akhir 2007, yang hasilnya menyebutkan adanya dugaan korupsi di sembilan DPRD di Sulut, hingga kini belum juga ditindaklanjuti. Padahal, hasil audit menyimpulkan bahwa total kerugian negara akibat dugaan korupsi di sembilan DPRD tersebut jumlahnya cukup fantastis, yakni lebih dari Rp 26 miliar. 
Hal ini diungkapkan Koor-dinator Sulut Corruption Watch (SCW), Deswert Zou-gira. “Berdasarkan pantauan dan investigasi yang kami la-kukan, hingga kini baru tiga dugaan korupsi yang ditin-daklanjuti. Ketiga dugaan ko-rupsi tersebut di DPRD Bitung. Sayangnya, dari tiga dugaan tersebut baru satu yang di-proses, itu pun belum tuntas,” ungkap pria yang dikenal vokal ini. 
Untuk itu, Zougira mengha-rapkan agar aparat penegak hukum dapat segera menyika-pi hal ini. Jika tidak, maka ma-syarakat akan terus memper-tanyakan komitmen aparat penegak hukum dalam mem-berantas kasus korupsi di daerah ini.
Zougira mengungkapkan, berdasarkan hasil audit BPK, sembilan DPRD yang terin-dikasi melakukan tindak ko-rupsi masing-masing Bitung, Minahasa, Minut, Manado, Sangihe, Bolmong, Talaud, Tomohon, dan DPRD Sulut. Sedangkan jumlah kerugian ne-gara akibat dugaan korupsi di sembilan DPRD tersebut total-nya lebih dari Rp 26 miliar. Sementara total keru-gian paling besar tercatat di DPRD Kabupaten Sangihe yang jumlahnya lebih dari Rp Rp 9 miliar. 
“Merebaknya dugaan korupsi di lembaga DPRD kabupaten/kota pada prinsipnya disebab-kan tiga faktor, yakni pertama karena lem-baga legislatif meli-hat adanya pengang-garan yang besar bagi eksekutif sehingga menimbulkan ke-inginan di kalangan legislatif untuk men-dapatkan anggaran yang besar. Kedua karena kurangnya pengawasan ma-syarakat sipil di masing-masing daerah, dan ketiga karena se-tiap penemuan kasus tidak di-ikuti dengan penindakan hu-kum yang tegas sebagai upaya penjeraan,” pungkas Zougira.(rol)

Dugaan Korupsi di DPRD Hasil Audit BPK 
(APBD 2006-2007)
Bitung Biaya sewa rumah pimpinan dan anggota tanpa bukti Rp 1,54 miliar
Biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota melebihi ketentuan Rp 1,24 miliar
Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota tak sesuai ketentuan Rp 2,13 miliar Minahasa Biaya sewa rumah dan perlengkapan pimpinan dan anggota tanpa bukti Rp 184 juta
Biaya penunjang operasional tanpa bukti Rp 860 juta
Biaya operasional tanpa bukti Rp 824 juta
Biaya koordinasi tak sesuai peruntukkan Rp 641 juta
Biaya penunjang kegiatan sekwan tidak sesuai ketentuan Rp 1,12 miliar
Biaya penunjang kegiatan sekwan tanpa bukti penunjang Rp 887 juta
Minut Biaya koordinasi dan konsultasi pimpinan dan anggota tak sesuai ketentuan Rp 633 juta
Rapel tunjangan komunikasi intensif dan rapel dana operasional pimpinan tak sesuai ketentuan Rp 2,20 miliar
Manado Biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota tak sesuai PP 24 Tahun 2002 
Rp 2,47 miliar
Sangihe Pengadaan barang dari belanja modal sekwan belum tercatat dalam buku inventaris Rp 7,97 miliar
Tunjangan perumahan dan pakaian dinas tanpa bukti Rp 1,36 miliar
Bolmong Biaya reses melebihi standar Rp 528 juta
Biaya penunjang koordinasi/konsultasi pimpinan dan anggota tak sesuai ketentuan Rp 442 juta 
Bantuan keuangan kepada pimpinan dan anggota tak sesuai ketentuan Rp 455 juta
Talaud Tunjangan peningkatan kinerja anggota Rp 116 juta
Biaya rumah tangga sekwan Rp 360 juta
Tomohon Biaya penunjang kegiatan pimpinan dan anggota secara tunai Rp 342 juta
Sulut Pembayaran honor tim panggar tak sesuai ketentuan Rp 271 juta
Sumber: SCW