Pemprop akan mengoptimalkan evaluasi pengelolaan keuangan, sebagai bagian memperbaiki sistem pengelolaan Pemprop yang pada 2007 lalu mendapat opini wajar dengan pengecualian atau discclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sekprop Sulut, Drs Robby Ma-muaja mengatakan evaluasi pe-ngelolaan keuangan ini akan secara rutin digelar minimal se-tiap pekan. “Untuk menjawab koreksi tersebut, kita mengin-tensifkan pemeriksaan, khu-susnya menyangkut adminis-trasi. Di sini, semua yang men-jadi catatan harus ada tindak lanjutnya, yang disediakan wak-tu 60 hari kerja. Sebenarnya waktu yang diberikan ini sangat singkat, tetapi kita akan upa-yakan dapat menuntaskannya sesuai waktu yang ditentukan,” ungkapnya kepada wartawan, akhir pekan lalu.
Selain masalah administrasi, masalah yang diseriusi adalah menyangkut sertifikasi lahan, berikut neraca kas. “Masalah aset ini selalu menjadi catatan yang tidak pernah tuntas, sejak tahun 1999 lalu. Tetapi setelah kita lakukan pembenahan, su-dah mendekati rampung. Kare-na itu, untuk hal ini kita harus bertindak hati-hati,” tukasnya. 
Senada dikatakan Ketua Pa-nitia Khusus (Pansus) LKPJ Gu-bernur Sulut 2008, Tonny Daud Kaunang STh. Menurutnya, opini BPK RI terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Sulut pada 2008 ini harus dinaikkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
“Ya, ini sudah menjadi beban tugas dari Pemerintah Propinsi. Supaya hasil pemeriksaan BPK nanti tidak lagi menyebut suatu opini Wajar Dengan Pengecua-lian (WDP) atas Laporan Penge-lolaan Keuangan Daerah, seba-gaimana yang terjadi pada La-poran Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2007 ini,” ujarnya. 
Di sisi lain, lanjut Ketua Ko-misi C DPRD Propinsi Sulut itu, Pansus LKPJ saat ini terus me-lakukan pembahasan secara in-tensif, termasuk bagaimana mengsinkronkan hasil audit BPK RI terhadap Laporan Pe-ngelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi tahun 2007, dengan draf LPKJ yang disampaikan Gubernur Sulut Drs Sinyo Harry Sarundajang pada beberapa waktu lalu. 
Toka sendiri berharap, pem-bahasan di tingkat pansus ini bisa segera tuntas Senin (09/06) hari ini, sehingga Paripurna Istimewa LPKJ Gubernur 2007 sudah dapat terlaksana pada Selasa (10/06), sebagaimana agenda yang dijadwalkan DPRD Propinsi Sulut.(dav/eda)