Pernyataan seorang oknum legislator Minsel yang me-nyebutkan soal dugaan telah terjadi praktik korupsi di lingkup Pemkab dan DPRD Minsel, yang mana kini telah menjadi incaran KPK, mengundang reaksi balik sejumlah anggota DPRD Minsel. Menurut mereka itu isu murahan karena pemberi informasi merahasiakan identitas diri dan enggan membeberkan bukti-bukti adanya korupsi.

Dikatakan Ketua FPG Dekab Minsel, Ny Jenny Tumbuan SE melalui Sekretarisnya Drs Robby Sangkoy, oknum terse-but harusnya gentle tanpa ha-rus merahasiakan namanya. Selain itu bilamana disinyalir ada praktik korupsi di kedua lembaga tersebut, yang ber-sangkutan harusnya membe-berkan ke publik. 
“Sebenarnya kami salut dan bangga dengan keberanian se-orang legislator seperti itu. Na-mun yang sangat disayangkan yang bersangkutan sampai saat ini masih menyimpan identitasnya. Ini tidak fair ka-rena dampak negatifnya bela-kangan ini sejumlah wakil rak-yat mulai saling tuduh satu sa-ma lainnya,” ketus Sangkoy dan turut diamini Jhon Soro-ngan sesama personel FPG DPRD Minsel. 
Menyangkut identitas oknum legislator tersebut, keduanya juga memastikan bahwa yang bersangkutan tidak berasal dari Fraksi Partai Golkar. Meski dalam pemberitaan disebutkan bahwa oknum legislator itu berasal dari fraksi yang memiliki ba-nyak kursi di DPRD Minsel, namun sekali lagi ditegaskan ke-duanya bahwa personel terse-but bukanlah orang Golkar. “Se-kali lagi oknum tersebut bukan personel F-PG. Dan kami imbau kepada oknum tersebut untuk tampil terbuka bila ingin mem-beberkan data korupsi,” tan-dasnya.
Di sisi lain, kabar bahwa KPK akan melacak bentuk penyim-pangan korupsi di Kabupaten Minsel disambut baik kalangan mahasiswa Minsel. Seperti dikemukakan Donald Pangkey selaku Ketua Imaminsel (Ikatan Mahasiswa Unima Minsel) dan Jeane Lolowang selaku Ketua Kemalora (Kerukunan Maha-siswa Lolombulan dan Rano-yapo), mereka setuju bila KPK hadir mengusut segala bantuk penyimpangan di Kabupaten Minsel. 
“Disadari bahwa selama ini warga Minsel terus dibodohi maupun dirugikan dengan praktik-praktik korupsi yang hanya menguras uang rakyat. Oleh karena itu, mereka sangat menyambut baik jika sejumlah pejabat di jajaran Pemkab dan Dekab Minsel yang diketahui melakukan aksi atau tindakan korupsi, untuk diperiksa KPK,” tandas ke-duanya. 
PROYEK 2006-07
Selanjutnya kedua unsur pimpinan ini meminta Polres dan Kejaksaan tidak le-ngah. Pengusutan ki-ranya terus diintensifkan meng-ingat indikasi-indikasi ke arah itu sudah ada, semisal sudah ada oknum pejabat Minsel yang masuk sel tahanan.
Sejalan dengan itu, sebelum-nya sejumlah warga ikut me-nyuarakan bahwa praktik KKN banyak juga terjadi dalam rea-lisasi proyek-proyek APBD 2006 hingga 2007. KPK didesak ikut menelusuri dugaan penyim-pangan yang terjadi dalam dua tahun anggaran tersebut. Se-bab terindikasi, penyimpangan tak hanya terjadi di tingkatan proses pengerjaan, namun sudah terjadi sejak proses ten-der itu dilakukan. Tak heran bi-la kemudian banyak kontraktor yang mempermasalahkan tek-nis tender yang selalu saja di-mainkan oknum pejabat ter-tentu, yang mana selalu mem-prioritaskan kontraktor luar daerah. Belum lagi soal kewa-jiban membayar fee yang di-pandang mencekik para kon-traktor lokal. Hal-hal seperti ini menjadi masukan berarti bagi tim KPK yang nantinya akan berkunjung ke Minsel.(pen)