Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) memang rawan penyimpangan. Terbukti banyak masyarakat yang komplain, karena warga penerima BLT ada yang Pegawai Negeri Sipil (PNS), punya motor, dan memakai perhiasan. Harusnya, sesuai dengan fungsinya BLT diberikan kepada warga tidak mampu.

Hal ini turut dikritisi Dewan Kota (Dekot) Manado. Menu-rut Anggota Komisi B, Ronny Eman, seharusnya para pala bisa bersikap selektif dan tidak berat sebelah. Artinya, BLT benar-benar diberikan kepada warga miskin.
“Jika kejadian di lapangan seperti ini, berarti kinerja para pala perlu dipertanyakan. Dan jika ada bukti, peme-rintah kota harus membe-rikan tindakan yang tegas kepada para aparat yang bertindak di luar mekanisme yang ada,” tegasnya.
Pasalnya, aparat seharusnya bisa mengamankan BLT, se-suai apa yang telah diamanat-kan walikota. “Dan aparat ha-rus bisa memperjuangkan ke-sejahteraan warga miskin, bu-kan malah menambah beban, dengan penyaluran kepada orang yang seharusnya tidak berhak menerimanya,” tegasnya.
Hanya saja terkait hal ini, se-jumlah pala membantah kalau dikatakan mereka tidak selek-tif. “Data yang digunakan un-tuk penyeluran BLT ini diambil tahun 2005. Dan perlu diketa-hui bahwa saat pendataan lalu, pala tidak dilibatkan dan itu dilakukan langsung oleh BPS dibantu aparat kelurahan yang mereka (BPS) tunjuk,” kata Debby Pangemanan SH, Pala Lingkungan VI Kelurahan Ma-hakeret Barat, Kecamatan We-nang Manado.(aan)