Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Giliran PD Mapanget Gelar Baksos
Tak hanya Partai Demokrat (PD) Kecamatan Sario yang menggelar bakti sosial (Baksos). Pasalnya, PD Kecamatan Mapa-nget juga melakukan hal yang sa-ma, namun dengan jenis berbe-da, yakni dengan membagikan bahan pokok kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Ma-panget Barat. Selain Baksos, ju-ga dilakukan peresmian kantor sekretariat PD Kecamatan Mapa-nget di Kelurahan Paniki Bawah. 
Ketua DPAC PD Mapanget, Anri Mailoor menjelaskan, kegiat-an in merupakan bagian langkah kongkrit dan partisipasi aktif pe-ngurus PD Mapanget. “Sumba-ngan ini mungkin tak seberapa, tapi inilah semangat yang kami bangun dan upaya mendekat-kan diri kepada masyarakat. 
Ketua DPC PD Manado, Mor Bastiaan menyambut baik dise-lenggarakannya kegiatan ini. Ia berharap, kegiatan ini akan men-jadi agenda rutin sebagai bagian dari PD mendekatakan diri kepa-da masyarakat. Sementara itu, salah seorang pengurus DPAC PD Mapanget, Ruri Lucas meng-ungkapkan, animo masyarakat kader dan simpatisan akan ke-giatan ini sangat tinggi. 
Akan halnya tentang peresmian sekretariat, Sekretaris DPAC PD Mapanget, Winsy Tambahani mengungkapkan, akan menjadi pusat kegiatan, konsolidasi dan sarana pertemuan antar kader dan pengurus.(ftj)

Masalah MSM Bisa Sampai ke Tingkat Kabinet
Pembahasan Ranperda ten-tang Rencana Tata Ruang Wila-yah (RTRW) Propinsi Sulut di tingkat Badan Koordinasi Pe-nataan Ruang Nasional, akhir-nya dilimpahkan ke tingkat ese-lon I atau setingkat dirjen. Sebab pembahasan di tingkat eselon III itu terhambat masalah tarik me-narik soal lokasi pertambangan di Minut yang dikelola PT Meares Soputan Mining (MSM). 
Sebagaimana kabar terbaru yang diterima Pansus Ranperda Tata Ruang DPRD Sulut, deadlock pembahasan di tingkat eselon III ini bisa saja berlanjut dalam pem-bahasan di tingkat eselon I. “Kalau sampai deadlock lagi di tingkat eselon I, bisa saja persoalan Tata Ruang Propinsi Sulut ini akan di-angkat lagi ke tingkat kabinet, ka-rena melibatkan beberapa kemen-terian,” ujar Ketua Pansus, Tonny Daud Kaunang STh.
Namun Kaunang berharap, pembahasan di pemerintah pu-sat bisa segera menemui titik terang, sehingga tidak ada lagi kendala bagi Kementerian Peker-jaan Umum (PU) untuk menge-luarkan rekomendasi berupa su-rat persetujuan terhadap Ran-perda Tata Ruang yang diajukan Pansus DPRD Sulut.(dav)