Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Pernyataan Wakil Ketua Pa-kasaan Tombulu, Torry Kojongi-an yang menilai penetapan ran-perda (rancangan peraturan daerah) pemekaran 5 kelurahan, dalam rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu tidak sah, ditanggapi Wakil Ketua DPRD Ir Junita Wenur.
“Yang diatur dalam tata tertib adalah, bahwa sebuah ranperda ditetapkan dalam sebuah pari-purna dengan beberapa meka-nisme yang berlaku. Jadi bukan soal berapa jumlah fraksi yang menetapkan ranperda tersebut. Kojongian harus belajar dulu tata tertib DPRD baru mengkritik,” ungkap Wenur, skrikandi Partai Golkar yang ramah, namun ga-rang dalam mengkritisi.
Dalam tata tertib disebutkan, kata Wenur, sebuah keputusan dalam rapat paripurna diambil dan ditetapkan dengan mekanis-me kehadiran tiga perempat ang-gota DPRD. Namun jika itu tidak bisa dihasilkan, maka akan dila-kukan skors selama 2 kali, de-ngan masing-masing skors lama-nya 1 jam.
“Setelah skors kedua dicabut, maka dipakai mekanisme ˝ ang-gota DPRD. Mekanisme itu yang dilakukan waktu itu, jadi sudah sah,” tegasnya.
Diakui Wenur, pada dasarnya DPRD dalam mengambil keputu-san tidak secara sembarangan, apalagi sampai melanggar tata tertib yang berlaku. “Dan ingat, yang diperjuangkan DPRD waktu itu adalah kepentingan masyara-kat di 5 kelurahan, dan bukan ke-pentingan partai. Karena jika ke-pentingan sepihak yang dikede-pankan, maka yang rugi masya-rakat,” aku Wenur, sambil mem-berikan apresiasi positif kepada Konjongian, karena dengan per-nyataan itu menggambarkan ke-peduliannya yang besar terhadap kinerja DRPRD.
Senada dikemukakan Wakil Ke-tua DPRD Piet Pungus. Sekre-taris PG menegaskan, sebagai orang Pakasaan Tombulu, Kojo-ngian harus mengedepankan budaya baku-baku inga, bukan baku-baku cungkel. “Kojongian harus ingat dengan budaya Pa-kasaan Tombulu ma sule sule-ngan (baku-baku inga, red). Kita juga orang Tombulu di kaki Lokon yang paham dengan budaya Tombulu. Dan saya minta Kojo-ngian belajar dulu tatib, baru mengkritik DPRD,” pintanya.
Di bagian lain, salah satu pe-juang dan pendiri Pakasaan Tom-bulu di Tomohon, Jeffry Polii alias Jepol mengatakan, masalah tata tertib bukan urusan Pakasaan Tombulu. Baginya, roh Pakasa-an Tombulu adalah bisa berdau-lat secara politik dan bermar-tabat secara budaya. “Tapi kalau sudah terbawa arus kepenti-ngan kelompok tertentu, maka itu jelas-jelas mengkhianati per-juangan masyarakat adat. Inter-vensi apapun dari sisi manapun, jangan sampai melunturkan bu-daya masyarakat adat. Tatib bu-kan urusan Pakasaan Tombulu,” tukasnya.
Jepol mengungkapkan, men-jadi sangat terpuji jika Kojongian berjuang untuk mendukung ma-syarakat dan memenuhi aspirasi masyarakat adat. “Itu adalah perjuangan murni Pakasaan Tombulu, tanpa diintervensi pi-hak atau kelompok manapun,” tandasnya.(imo)