PPK, PPS dan KPPS se Bolmut mengancam akan mengancam akan melakukan penundaan Hari-H pencoblosan yang duerencanakan digelar Rabu (18/06) lusa. Hal terkait belum diterimanya honor untuk mereka. Mereka mendesak pihak penyelenggara pilkada yakni KPUD Bolmong agar sebelum Senin (16/06), hak mereka ditunaikan. 

Hal ini mencuat ketika anggota KPU mensosialisasikan mekanisme pemungutan suara di sejumlah wilayah kecamatan. Momen itu belakangan jadi ajang para penyelenggara pilkada ini menanyakan pembayaran gajinya. "Kami minta KPU melakukan perubahan langkah jika gaji kami belum dibayar," ungkap salah satu anggota KPPS dan PPS yang enggan dikorankan.
Sementara personil KPUD Hi Holid Makalalag ketika dikonfirmasi membenarkan keluhan tersebut. Menurutnya, KPUD hingga kini belum juga mendapatkan dana pembayaran gaji. Selain itu, KPU juga masih kesulitan untuk mendirikan TPS di setiap desa, padahal harusnya sudah didirikan seminggu sebelum pencoblosan.
"Tapi hingga kini KPU belum mendapatkan dana tersebut. Dan jika Senin esok (hari ini, red) belum ada penyelesaian, KPU tentunya akan mengadakan rapat pleno berkaitan hal itu," kata mantan Ketua KPU Bolmong ini.
Sementara itu, Pemkab Bolmut sebagai penyalur dana penyelenggaraan pilkada juga dituntut harus menutupi kekurangan dana senilai 2,3 milar lebih itu. Bupati Bolmut Drs HR Makagansa MSi, kemarin mengatakan, anggaran tersebut, jauh sebelumnya sudah disiapkan Pemkab Bolmut. 
"Kalaupun itu belum dilakukan, sifatnya hanyalah prosedur saja. Mungkin masih dilakukan penataan anggaran oleh bagian keuangan. Dan secepatnya pembayaran itu pasti akan dilakukan," kata Makagansa.(fai)