Gubernur Sulut, Drs SH Sarundajang memberi pernyataan tegas terhadap semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemprop Sulut, terkait pengelolaan keuangan daerah tahun 2007 yang berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Gubernur meminta semua SKPD harus menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut. “Ini harus dijadikan pembelajaran bagi kepala-kepala SKPD, supa-ya tidak lagi mendapat catatan yang sama ke depan,” tukas-nya saat menyampaikan ran-perda tentang Pertanggungja-waban Pelaksanaan APBD be-rupa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007 di ruang sidang DPRD Sulut, Senin (16/06). 
Terkait opini WDP, menurut gubernur, menjadi bukti pe-ngelolaan keuangan daerah masih diperhadapkan pada berbagai kendala seperti masa-lah administrasi maupun ter-batasnya tenaga akuntansi. Karena itu, tegas gubernur, SKPD harus lebih serius lagi dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. 
“Opini yang diberikan BPK ini menjadi tantangan kita bersa-ma untuk melakukan per-ubahan dan perbaikan dalam semua dimensi pengelolaan ke-uangan daerah, khususnya da-lam memperkuat aspek-aspek yang lemah, seperti SDM, sis-tem dan mekanisme serta ter-tib administrasi keuangan. Un-tuk itu kepada seluruh SKPD saya mintakan agar dapat memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pengelolaan keuangan daerah ke depan,” paparnya.
Sementara itu, dalam pe-ngantar Ranperda pertang-gungjawaban APBD 2008, Gu-bernur menjelaskan tentang substansi materi dalam lapor-an keuangan APBD 2007 yang diajukannya. Di sektor penda-patan dalam APBD 2007 diang-garkan sebesar Rp 791.777.714.178,00 dan dalam realisasi mampu dicapai sebesar Rp 807.320.996.359,00 atau 101,96 persen. 
Untuk sektor belanja, khu-susnya belanja tidak langsung, dianggarkan sebesar Rp 400.755.211.220,07 yang te-realisasi sebesar Rp 389.796.872.256,00 atau 97,2 persen. Sementara untuk sek-tor belanja langsung diang-garkan 420.308.274.540,00, yang terealisasi sebesar Rp 384.854.504.109,00 atau 91,56 persen. 
Pada sektor pembiayaan, khususnya pembiayaan pe-nerimaan daerah dianggarkan sebesar Rp 74.890.219.684,07 dan realisasinya sebesar Rp 35.372.751.714,00 atau sebe-sar 47,24 persen. Sedangkan pembiayaan pengeluaran dae-rah dianggarkan sebesar Rp 45.604.448.102,00 dalam rea-lisasinya sebesar Rp 43.872.751.714,00 atau 96,21 persen.(dav/eda)