|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Berita
Opini Redaksi dan Pembaca
|
17 Juni 2008
|
|
Trafficking dan Kemiskinan
Tanggung Jawab Siapa?(3)
|
Cemas, takut dan was-was, ketika persoalan sosial di tengah masyarakat khususnya perdagangan perempuan makin memprihatinkan bahkan menjadi momok yang menakutkan bagi kebanyakan orang, terutama bagi kebanyakan orangtua, yang dengan susah payah membentuk anak-anak mereka agar menjadi orang yang berguna dan memiliki masa depan yang cerah.
Oleh: Dra Joula S Kalangi, MSi
Goncangnya perekonomian ini, dapat mengakibatkan laju pertambahan angkatan kerja yang tidak bisa diserap oleh pasar kerja makin meningkat, bahkan tidak mustahil terjadi-nya pemutusan hubungan kerja di sektor formal yang me-ngakibatkan bertambahnya angkatan kerja yang mengang-gur, baik itu menganggur pe-nuh atau sama sekali tidak be-kerja (open unemployment) maupun yang setengah me-nganggur atau bekerja di ba-wah jam kerja normal (under employment).
Biro sensus Amerika Serikat pada tahun 1990 mempubli-kasikan data yang bagi semen-tara orang cukup mengejut-kan, di mana pada tahun itu jumlah penduduk Amerika Se-rikat yang tergolong miskin mencapai 33,6 juta jiwa. Seba-gian besar orang miskin AS ini berkulit putih, dan hanya se-pertiganya berkulit hitam. Jumlah penduduk miskin di AS tersebut ternyata jauh lebih tinggi dibanding pendu-duk miskin di Indonesia yang pada tahun yang sama ber-jumlah 28,5 juta jiwa.
Pada hal semua orang tahu bahwa dalam banyak hal per-ekonomian Indonesia tidaklah sebaik perekonomian AS.
Dari angka kemiskinan AS dan Indonesia tersebut, ten-tunya kita tidak dapat lang-sung berkesimpulan bahwa orang miskin di AS lebih ba-nyak di Indonesia, atau orang Indonesia lebih kaya dari orang AS hanya melihat angka absolut tersebut.
Kita harus memahami bah-wa konsep kemiskinan yang digunakan kedua negara sa-ngat berbeda. Misalnya uku-ran kemiskinan di Indonesia menggunakan konsep relatif dan mengacu pada standar WHO, bahwa seseorang diang-gap miskin jika tidak bisa me-menuhi kebutuhan kalori mi-nimal sebanyak 2.100 kalori per hari plus kebutuhan po-kok lainnya, yang jika diru-piahkan nilainya berubah dari tahun ke tahun.
Sementara orang miskin di AS bisa mempunyai daya beli tinggi. Di Indonesia, orang miskin pasti benar-benar mis-kin dan tidak mempunyai da-ya beli yang memadai. Pendu-duk yang hidup di bawah garis kemiskinan ini ditandai de-ngan kepemilikan faktor pro-duksi yang terbatas, atau ti-dak mempunyai sama sekali selain tenaganya, penidikan rendah dan lain sebagainya.
Batas kemiskinan AS pada tahun 1990 adalah US$-13.359 per tahun untuk ru-mah tangga dan empat ang-gota keluarga. Angka ini me-ningkat terus dari tahun ke ta-hun hingga saat ini. Untuk In-donesia, pendapatan ini su-dah masuk kategori rumah tangga yang kaya, dengan asumsi tingkat purchasing po-wer parity-nya sama.
Memang harus diakui bahwa pemerintahan SBY telah mela-kukan berbagai langkah anti-sipatif menyelesaikan dan me-nanggulangi berbagai persoa-lan perekonomian bangsa khususnya masalah kemiski-nan.
Salah satu kebijakan pemba-ngunan kurun waktu 2004-2009 seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jang-ka Menengah (RPJM) adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang di antaranya me-muat target menurunkan angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 8,2% pada tahun 2009.
Target tersebut akan berha-sil jika daya beli penduduk te-rus dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
1 Oktober 2005, SBY me-nyampaikan pesan: “Kita Bantu Rakyat Miskin”. Dalam pidatonya saat akan dila-kukan kenaikan BBM di anta-ranya menyampaikan pesan sebagai berikut: “...saya merasa betapa berat beban hidup yang dialami oleh para keluarga belum mampu atau masyarakat yang masih mis-kin. Oleh karena itu, bersama-an dengan kenaikan BBM ini, pemerintah memberikan sub-sidi tunai langsung, berupa dana tunai, khusus kepada masyarakat miskin atau sete-ngah miskin ( near poor), untuk meringankan beban hidupnya dan membantu memenuhi ke-butuhan sehari-harinya. Saya minta kepada semua pihak untuk menjamin kelancaran pe-nyaluran subsidi langsung tu-nai ini kepada rakyat, jangan hambat, apalagi diseleweng-kan.
Tahun 2008 ini mencuat lagi subsidi ini manakala BBM dinaikkan lagi. Subsidi ini di perjelas lagi dengan nama Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Belum ada data yang signifi-kan tentang manfaat atau keberhasilan penggunaan dana bantuan ini oleh rakyat. Tetapi dalam penyalurannya telah terjadi beberapa per-masalahan khususnya data masyarakat miskin yang sebe-narnya.
Mulai bulan Maret 2008 ini, pemerintah melalui departe-men keuangan dan Kemente-rian Negara Koperasi dan UKM akan mengelontarkan dana bergulir senilai Rp 403 miliar. Program ini dimaksudkan un-tuk penguatan modal UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Mene-ngah).(bersambung)
|
|