|
|
|
|
![]() |
![]() |
| Berita
Kota Bitung dan Sekitarnya |
18 Juni 2008
|
|
|
‘Dipersenjatai’ bambu runcing, tolak Desa Rok-rok
Warga Tendeki Blokir Jalan
|
Pengesahan Desa Rok-rok ke dalam wilayah Kabupaten Minut, Selasa (17/06) kemarin, terus menuai sikap protes warga Tendeki Kecamatan Matuari Kota Bitung. Tak pelak, warga Tendeki yang menolak pengesahan tersebut memblo-kir jalan masuk ke kelurahan tersebut, dengan bersenjatakan bambu runcing.
Terpantau kemarin (17/06), sekitar tiga ratusan warga yang juga diawasi pihak kepolisian mengawasi ketat kendaraan yang masuk ke dalam kelurah-an sehingga suasana terlihat mencekam. Namun penjagaan polisi di bawah koordinasi Kasat Narkoba AKP Semuel Mintje tetap dilakukan agar massa tidak anarkis. Pasalnya, setiap kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang masuk diperiksa warga dengan cara melihat kartu pengenal (KTP) sebelum diperkenankan masuk ke dalam kelurahan.
“Kelurahan Tendeki merasa tersinggung dengan pengesah-an Desa Rok-rok ini, sebab be-berapa waktu lalu dalam perte-muan antara Pemerintah Kota Bitung dan pemerintah Kabu-paten Minut sudah ada komit-men bersama sebelum ada ke-putusan tentang tapal batas, pelantikan tersebut tidak akan dilaksanakan,” papar Ketua LPM Kelurahan Tendeki dr Pieter Lumingkewas.
Wakil Walikota Bitung Robert Lahindo SH MSi dikonfirmasi terpisah mengakui telah me-merintahkan Camat Matuari untuk menenangkan warga Tendeki agar tidak terjadi sega-la sesuatu yang bernuansa anarkis. Karena Pemkot Bitung bersama Pemkab Minut sudah bersepakat untuk duduk ber-sama pada Kamis (19/06) be-sok membicarakan masalah tersebut sekaligus solusinya.
“Selama belum ada kesepaka-tan, diharapkan untuk tidak ada gerakan apapun, juga ke-pada masyarakat jangan sam-pai terpancing sehingga mela-kukan sesuatu yang nantinya akan disesali. Mari kita tunggu keputusan bersama yang akan dimediasi pemerintah propin-si,” tandasnya.
Sedangkan Kapolres Bitung AKBP Drs Sungkono mene-gaskan bahwa pihaknya akan terus memonitor hal ini untuk menjaga terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, sebab jika tidak dimonitor maka bisa saja terjadi aksi anarkis. “Sa-ya tidak tahu mengenai pro-ses sehingga terjadi hal ini, ta-pi saya sarankan kepada Pemkot Bitung dan Pemkab Minut untuk berkoordinasi termasuk juga dewan, bagai-mana sebenarnya persoalan tersebut. Sebab keputusan mereka nantinya juga berim-bas kepada kepolisian. Ada baiknya masalah tapal batas ini diselesaikan terlebih da-hulu,” pintanya.(ipa)
|
|
