Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Abdullah Zainie SH, menegaskan bahwa realisasi dana perimbangan yang diberikan untuk daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), sarat akan penyimpangan akibat tidak adanya kon-sistensi dan harmonisasi. Sehingga ada sejumlah daerah yang mendapatkan porsi DAU lebih besar dari seharusnya.

Selain DAU, perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan kepada daerah juga tidak sesuai dengan kri-teria. Akibatnya penetapan alokasi DAK tahun 2006 sebe-sar Rp 1,2 triliun dan tahun 2007 sebesar Rp 1,07 triliun, tidak mempunyai dasar. Yang menarik, dalam realisasi dana DAK ini sering ditemui kesa-lahan perhitungan. “Sebagai imbas, terdapat 21 daerah yang tidak mendapat DAK dan ke-kurangan jumlah DAK, semen-tara 15 daerah mendapat ke-lebihan DAK,” terang Zainie di sela-sela peresmian gedung Kantor Perwakilan BPK RI di Manado, di kawasan Jalan 17 Agustus, Kamis (19/06).
Dikatakannya lagi, BPK juga menemukan kejanggalan da-lam penyaluran dana perim-bangan sebesar Rp 1,54 triliun di suatu daerah, yang seba-gian dananya yakni sebesar Rp 149,34 miliar, diterima tanpa melalui kas daerah. Adanya temuan tersebut, kata Zainie, merupakan dampak kelemah-an sistem pengendalian intern antara lain kurangnya sin-kronisasi ketiga lapis peng-guna anggaran yakni peme-rintah pusat, propinsi dan ka-bupaten/kota serta kendala lainnya.
Dalam kesempatan yang juga dihadiri anggota Pembina Utama II BPK RI, Sapto Amal Damandari dan Kepala Perwa-kilan BPK RI di Manado, Igna-tius Bambang Adiputranto ter-sebut, Wakil Gubernur Sulut, Freddy Harry Sualang dalam sambutannya mengatakan ke-hadiran BPK di daerah ini se-cara langsung telah memberi-kan dampak yang positif, khu-susnya dengan terobosan yang progresif demi pengelolaan ke-uangan daerah yang lebih baik, lebih bermakna dan berwa-wasan hukum. “Pemprop me-nyadari, kondisi sumber daya aparatur pengelola keuangan masih sangat terbatas. Se-hingga sering terjadi kesa-lahan administrasi dalam pe-ngelolaan keuangan daerah. Tetapi dengan kehadiran BPK RI di Sulut, tentu ini akan menjadi lembaga konsultatif dan sekaligus menjadi pen-dorong utama bagi pening-katan kepercayaan publik terhadap kinerja dan per-formance pemerintah,” kun-cinya.(eda)