NEWS PAPER | HARIAN KOMENTAR

Dalam perspektif sejarah, upaya-upaya peningkatan konsumsi ikan sebenarnya telah sejak lama dilakukan oleh pemeritah. Sejak zaman perikanan masih tergabung dalam Departemen Pertanian, hingga sekarang mandiri menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan, beragam program telah digulirkan. Ada Program Gema Insani, Genapkan dan akhirnya Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Ikan Nasional) yang diluncurkan bersamaan dengan peresmian Pasar Ikan Higienis Pejompongan, medio tahun 2004. Tidak tanggung-tanggung untuk memberikan bobot penting dari program Gemarikan Presiden Megawati Soekarno-putri secara langsung meluncurkan program tersebut.

Upaya menggalakkan Gemarikan
Masalah rendahnya kon-sumsi ikan kita memang kom-pleks, sehingga upaya meng-atasinya pun juga harus memperhatikan berbagai variabel. Pertama, dari sisi permintaan, yakni bagaimana agar masyarakat tertarik un-tuk makan ikan termasuk menghilangkan persepsi bahwa makan ikan identik dengan status sosial yang rendah. Instrumennya adalah kampanye makan ikan. Me-lalui gerakan makan ikan se-cara sistematis akan mendo-rong tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kandungan gizi dalam ikan.
Selama ini, gerakan kampa-nye makan ikan ini masih re-latif lemah. Televisi sebagai media yang sebenarnya paling efektif untuk kampanye ma-kan ikan juga belum mena-yangkannya. Lagu anak-anak yang mendorong kecintaan anak-anak terhadap laut dan ikan juga sangat langka. Le-mahnya gerakan pembuda-yaan itu tentu akan makin melemahkan identitas budaya kita. Apalagi juga kurikulum sekolah dasar juga belum berwawasan bahari, padahal pendidikan dasar sangatlah strategis dalam menanamkan kecintaan anak terhadap laut dan ikan.
Namun, kampanye tersebut juga harus diiringi dengan �keteladanan� dari para pe-tinggi bangsa ini, yang dalam acara-acara kenegaraan sebi-sa mungkin menghidangkan menu-menu ikan. Meski harus diakui bahwa kampanye ikan seperti itu tidak cukup tanpa diiringi dengan meningkatnya daya beli (purchasing power) masyarakat. Kedua, dari sisi penawaran, yakni bagaimana mengupayakan ketersediaan ikan (baik dalam bentuk men-tah mau pun olahan) dalam jumlah cukup dengan harga terjangkau. Di sini memang ada konflik kepentingan: an-tara memenuhi pasar domes-tik atau pasar ekspor. Tentu, kedua pasar tidak perlu di-pertentangkan meski, tampak bahwa kecenderungan untuk berpihak pada ekspor lebih tinggi dari pada keperluan domestik. Ketika booming udang di tahun 1990-an, pe-merintah membuat keputusan untuk menghilangkan pajak, dan berbagai pungutan lain-nya terhadap industri udang yang berorientasi ekspor. Se-mentara itu, perikanan rakyat yang umumnya untuk keper-luan konsumsi domestik ma-sih dikenakan berbagai pu-ngutan. Di sini terlihat bahwa di tahun 1990-an visi pening-katan konsumsi ikan belum tampak. Karena itu, sudah saatnya pemerintah mulai memikirkan pentingnya pasar domestik, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan me-ngembalikan identitas sebagai bangsa bahari yang memiliki pola pangan khas. Selain masalah pasar, sisi penawar-an juga masih diwarnai de-ngan struktur pasar dengan rantai pemasaran yang pan-jang. Akibatnya, di satu sisi harga ikan di tingkat kon-sumen relatif tinggi, semen-tara itu di sisi lain nelayan tetap saja miskin. Seharusnya dengan harga ikan yang tinggi, nelayan akan makin sejahtera. Ironi semacam itu terjadi karena selama ini memang rantai pemasaran ikan sangatlah panjang, sehingga margin pemasaran jatuh berceceran di sekian banyak rantai.
Jadi, tingginya harga ikan tersebut selama ini dinikmati oleh segelintir pedagang, dan bukan nelayan. Dalam kon-teks meningkatkan akses ma-syarakat terhadap konsumsi ikan, sudah sepatutnya rantai pemasaran tersebut diperpen-dek, agar sebagian margin bisa dinikmati nelayan serta harga ikan di tingkat kon-sumen bisa menurun. Cara-nya tentu dengan penguatan jaringan distribusi ikan yang berbasis nelayan. Artinya, nelayanlah melalui asosiasi-nya (koperasi) mampu me-ngendalikan pasar seperti halnya di Jepang. Dengan demikian, nelayan sejahtera dan konsumen pun tak tercekik lehernya. Dengan memahami dua sisi itu, jelaslah bahwa persoalan makan ikan melibatkan persoalan sosial, politik, dan ekonomi. Sebab itu, pemecah-annya pun tidak hanya bersi-fat kultural tetapi juga mesti struktural. Di sinilah per-soalan makan ikan menjadi kompleks karena memprasya-ratkan intervensi pemerintah untuk mampu menciptakan instrumen kebijakan perikan-an yang kondusif bagi nelayan dan konsumen. Dengan demi-kian, kejadian tertindasnya nelayan, tercekiknya konsu-men dan sejahteranya para pedagang, tidak terulang lagi.
Oleh karena itu sesungguh-nya Gerakan Memasyarakat-kan Ikan Nasional (Gemarikan) adalah merupakan kebangkit-an program pembangunan bi-dang perikanan yang kini ha-rus digarap secara kompre-hensif. Program ini sangat strategis karena mempunyai multipllier effects. Pertama upaya meningkatkan minat mengkonsumsi ikan karena baik untuk kesehatan, kekuat-an dan kecerdasan. Pada gi-lirannya program ini mempu-nyai kontribusi secara nyata terhadap perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, mempunyai kualitas SDM sejak dini melalui pendekatan kesehatan dan edukasi adalah penting, guna pembangunan berkelanjutan yang lebih siap dan terarah. Ketiga, meningkatkan kon-sumsi ikan berarti optimal-isasi potensi pasar produk perikanan di dalam negeri se-hingga pertumbuhan ekonomi domestik semakin diarahkan kepada Self-sufficiency demi pembangunan berkelanjutan (sustainable development) di atas kemampuan sendiri.
Ada tiga pendekatan kom-prehensif yang selama ini telah dilakukan Departemen Kelautan dan Perikanan, yai-tu pendekatan pasar, kualitas dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).(bersambung)