Birokrat yang nantinya akan dipercayakan menjadi Penjabat Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), sebaik-nya adalah birokrat murni yang sudah berpengalaman. 

Menurut Wakil Ketua DPRD Propinsi Sulut, Djendry Kein-tjem SH, apabila birokrat ber-pengalaman yang dipercaya-kan memimpin dua daerah pe-mekaran baru di Sulut ini, bi-sa dijamin tidak akan meman-faatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau ke-lompok, terlebih kepentingan politik dalam rangka pilkada. 
“Karena sudah ada penga-laman di daerah lain, ada pen-jabat yang sering memanfaat-kan kekuasaannya untuk ke-pentingan tertentu. Jadi, lebih baik birokrat yang sudah per-nah menjadi penjabat bupati yang ditempatkan di sana,” je-lasnya.
Lebih lanjut dikatakan, sis-tem penempatan penjabat bu-pati di Bolsel maupun Boltim, sebaiknya menggunakan sis-tem crossing. Dalam pengerti-an, birokrat yang akan diper-cayakan nanti tidak boleh ber-asal dari daerah Bolsel atau-pun Boltim. Ini semata untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan di masa kepemimpinan penja-bat bupati tersebut. Sehingga tugas pokok dan tanggung ja-wab dari seorang penjabat bu-pati dapat dilaksanakan de-ngan baik dan penuh tang-gung jawab. 
Secara terpisah, Wagub Pro-pinsi Sulut, Freddy H Sualang, ketika dimintakan tanggapan se-jumlah wartawan usai paripur-na di DPRD Propinsi Sulut, Sela-sa (24/06) kemarin, mengatakan bahwa kemungkinan besar Pemprop Sulut akan menerap-kan sistem crossing dalam pe-nempatan Penjabat Bupati Bol-tim dan Bolsel nanti.(dav)