CLOSE PAGE : PRINT NEWS

 

 

 
NEWS CATEGORIES
Mimbar Keagamaan
Opini Redaksi
Seputar Manadoku 
Politik Pemerintahan
Pendidikan Budaya
Bisnis Ekonomi
Hukum dan Kriminal
Historika dan Tokoh
Bolamania Tribun

BERITA DAERAH
Minahasa Induk
Minahasa Minut
Minahasa Selatan
Minahasa Tenggara
Tomohon
Bitung 
Sanger dan Talaud 
Bolmong 

REDAKSI INFO.
About Us

 

 
Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado
Telp: (0431) 879799 (Hunting),
Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)
 

  

Berita Opini Redaksi dan Pembaca 

29 Maret 2008

Delik Penyuapan 

Oleh: Hanny JES Leihitu SH

 IKUTI BERITA LAIN

Titik Berangkat Demokrasi(2) 
Oleh: Max Regus
Ekonomi Mengkhawatirkan, Bekerja dan Berdoa
Esensi Paskah Kristen

 
PENYUAPAN merupakan istilah yang dituangkan dalam undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji (giften/beloften) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Ada 3 unsur yang esensial dari delik suap yaitu (1) menerima hadiah atau janji, (2) berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan, (3) bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.
Di dalam KUHP terdapat pa-sal-pasal mengenai delik pe-nyuapan aktif (Pasal 209 dan 210) maupun penyuapan pasif (Pasal 418, 419 dan 420) yang kemudian semuanya ditarik dalam Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3/1971 yang sekarang menjadi Pasal 5, 6, 11 dan 12 UU Pemberantasan Tindak Pi-dana Korupsi (PTPK) 2001. Demikian juga dengan pe-nyuapan aktif dalam penjelas-an Pasal 1 ayat (1) sub d UU No. 3/1971 (sekarang Pasal 13 UU PTPK 1999) dan delik suap pasif dalam Pasal 12B dan 12C UU PTPK 2001. 
Menurut Prof Dr Indriyanto Seno Adji, atas dasar studi pe-nelitian tentang PTPK, dari ke-seluruhan delik-delik korupsi yang bersifat multi normatif (delik penyalahgunaan kewe-nangan, delik materiele we-derrechtelijk, delik penggelap-an dan lain-lain), hanya delik suap yang sulit pembuktian-nya. Sejak berlakunya UU PTPK, pelaku yang memberi suap (delik suap aktif) dan yang menerima suap (delik suap pasif) adalah subjek tindak pidana korupsi dan pe-nempatan status sebagai sub-jek ini tidak memiliki sifat ek-sepsionalitas yang absolut. 
Dengan demikian makna suap telah diperluas, intro-duksi norma regulasi pembe-rantasan korupsi telah me-nempatkan Actief Omkoping (suap aktif) sebagai subjek tindak pidana korupsi, karena selama ini delik suap dalam KUHP hanya mengatur Passief Omkoping (suap pasif). Delik suap tidaklah selalu terikat persepsi telah terjadinya pem-berian uang atau hadiah, teta-pi dengan adanya pemberian janji saja adalah tetap objek perbuatan suap. Adanya po-ging (percobaan) suap saja su-dah dianggap sebagai delik selesai yang berarti adanya prakondisi sebagai permulaan pelaksanaan dugaan suap itu sudah dianggap sebagai tin-dak pidana korupsi. Si peneri-ma wajib membuktikan bahwa pemberian itu bukan suap, karenanya terdakwa akan membuktikan bahwa pembe-rian itu tidaklah berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sedangkan un-sur menerima hadiah atau janji tetap harus ada dugaan terlebih dahulu dari Jaksa Pe-nuntut Umum. Definisi suap menerima gratifikasi dirumus-kan pada penjelasan Pasal 12B UU PTPK 2001 dan dari penjelasan Pasal 12B ayat (1) dapat ditarik beberapa kesim-pulan seperti pengertian suap aktif, artinya tidak bisa untuk mempersalahkan dan mem-pertanggungjawabkan dengan menjatuhkan pidana pada pemberi suap gratifikasi me-nurut pasal ini. Dengan demi-kian luasnya pengertian suap gratifikasi ini, maka tidak bisa tidak, akan menjadi tumpang tindih dengan pengertian suap pasif pada Pasal 5 ayat (2), Pa-sal 6 ayat (2) dan Pasal 12 hu-ruf a, b dan c UU No. 20/2001, yang masih dapat diatasi me-lalui ketentuan hukum pidana pada Pasal 63 ayat (1) KUHP mengenai perbarengan per-aturan (concursus idealis).
Masih menurut Seno Adji, delik dalam Pasal 12B UU PTPK 2001 tersebut berlaku asas Pembalikan Beban Pem-buktian yang diadopsi dari “Reversal Burden of Proof atau Omkering van het Bewijslast” pada sistem anglo saxon khu-susnya terhadap delik baru tentang gratification/pem-berian yang berkaitan dengan bribery/penyuapan yang ar-tinya asas ini tidak pernah ada yang bersifat total absolut, ha-nya dapat diterapkan secara terbatas terhadap delik yang berkenaan dengan gratifikasi/pemberian yang berkaitan de-ngan penyuapan. Asas ini me-nurut Prof Dr Andi Hamzah, merupakan suatu penyim-pangan dari asas umum hu-kum pidana yaitu Presumption of Innocence, yang hanya dite-rapkan terhadap perkara-per-kara tertentu (certain cases), yaitu yang berkaitan dengan delik korupsi khususnya ter-hadap delik baru pemberian yang berkaitan dengan suap. Gratifikasi ini ditujukan kepa-da pegawai negeri dalam arti luas dan penyelenggara nega-ra (vide pasal 2 UU No. 28/1999) dan telah melakukan pekerjaan bertentangan de-ngan kewajibannya. Pemberi-an dianggap suap sampai di-buktikan bukan suap oleh pe-nerima suap.(habis)


Penulis adalah Advokat Pemkot Manado.

  
© Copyright 2003 Komentar Group. All rights reserved. webadmin