CLOSE PAGE : PRINT NEWS

 

 

 
NEWS CATEGORIES
Mimbar Keagamaan
Opini Redaksi
Seputar Manadoku 
Politik Pemerintahan
Pendidikan Budaya
Bisnis Ekonomi
Hukum dan Kriminal
Historika dan Tokoh
Bolamania Tribun

BERITA DAERAH
Minahasa Induk
Minahasa Minut
Minahasa Selatan
Minahasa Tenggara
Tomohon
Bitung 
Sanger dan Talaud 
Bolmong 

REDAKSI INFO.
About Us

 

Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado
Telp: (0431) 879799 (Hunting),
Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)
 

  

Berita Minahasa Induk

09 September 2008

Kani : Bukan BPN yang Minta Biaya Tapi Oknum

 

 IKUTI BERITA LAIN

JWS lantik 41 pejabat dilingkup Setda
Ka Inspektorat Lantik 12 Pejabat Eselon IVa

Capaian PBB Empat Kecamatan Jongkok
Asyik berindehoi di penginapan, 3 pasangan diciduk petugas
Dua Orang Berstatus PNS,  Satu Diantaranya Pejabat Minahasa

Tondano, KOMENTAR
Adanya pungutan biaya dalam mendapatkan Proyek Nasional Agraria (Prona), dibantah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Minahasa, DR Kani. Kepada wartawan, Senin kemarin, Kani didampingi pe-nanggungjawab penyaluran Prona di Kabupaten Minahasa, Herry Mumu menegaskan, pihaknya tak memungut biaya sepeser pun kepada masyarakat terkait Prona. 

“Beberapa waktu lalu telah disosialisasikan kepada ma-syarakat bahwa kami (mak-sudnya BPN) tidak memungut biaya terkait Prona. Jadi apa yang diberitakan sebelumnya yakni BPN memungut biaya kepada masyarakat tidaklah benar,” tandasnya. 
Tapi kalau toh ada oknum BPN yang meminta biaya ber-arti itu pribadi bukan meng-atasnamakan institusi, tam-bah Kani. Kendati demikian, Kani mengaku bahwa keleng-kapan administrasi di desa ada dipungut biaya. “Kalau di desa ada biaya yang harus di-keluarkan masyarakat yakni biaya materai, leges dan perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dan saya sudah menyurat ke para hukum tua soal biaya-biaya ini,” tuturnya. Sementara itu, lanjut Kani, di tahun 2008 ini, sasaran Prona yakni ke 1.000 bidang tanah pekarangan yang ada di sejumlah desa/kelurahan di Kabupaten Minahasa. “Seribu bidang tanah ini tersebar di 20 desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Kakas, Tompaso, Sonder, Tombariri, Pineleng, Tombulu dan Tondano secara keseluruhan,” pungkasnya. 
Sebelumnya diberitakan, Prona di Kabupaten Minahasa dilaporkan dikenakan biaya. Informasi yang diterima, jumlah yang diminta oleh ok-num-oknum di BPN Kabu-paten Minahasa bervariasi yakni mulai dari Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta per orang, ber-dasarkan luasan lahan/tanah. 
“Prona ini adalah program sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat khususnya be-rekonomi lemah. Jadi jelas di sini bahwa untuk menda-patkan Prona maka ma-syarakat tidak dipungut biaya. Tapi kenyataan yang terjadi di Kabupaten Minahasa, ada masyarakat yang terpaksa mengeluarkan uang cukup banyak agar bisa menda-patkan Prona. Untuk jumlah uang yang diminta oleh ok-num-oknum di BPN Kabupa-ten Minahasa kepada ma-syarakat bervariatif tergan-tung luasan tanah yakni mulai dari lima ratus ribu rupiah sampai satu juta rupiah,” ungkap Ketua Litbang Sulut Corruption Watch (SCW), Harold Lumempouw SH kepa-da Komentar, Jumat lalu.(jok)
 

  
© Copyright 2003 Komentar Group. All rights reserved. webadmin