Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Makin dekatnya hari raya Idul Fitri
Stand By 24 Jam
Kotamobagu, KOMENTAR
Sebagai perangkat pemerintah daerah yang bertugas menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta me-negakkan perda (peraturan dae-rah), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dituntut harus tampil prima. Terlebih sema-kin dekatnya hari raya Idul Fitri, di samping kehadiran aparat Polres Bolmong, satuan ini juga dituntut untuk ikut memberikan rasa nyaman dan tentram bagi masyarakat menyam-but hari raya tersebut.
Di Pemkot Kotamobagu, satuan yang kini dipimpin Herman Josep Aray SIP, ternyata sudah menganti-sipasinya. Antara lain, menggelar operasi peng-amanan ke sejumlah kawasan yang dianggap rawan dan berpotensi konflik. Tak terke-cuali merazia sejumlah pengi-napan yang diperkirakan men-jadi tempat maksiat oleh sege-lintir oknum, terutama di bulan suci bagi umat muslim ini.
“Kita tentu mengharapkan suasana kamtimbas di Kota-mobagu tetap dalam situasi kondusif, dalam rangka me-nyambut hari raya Idul Fitri. Karena itu, satuan kami harus stand by 24 jam untuk mem-back up sepenuhnya pihak Polres Bolmong,” kata Herman Aray kepada Komentar, Senin (06/09) kemarin.
Kesigapan yang ditunjukkan Satpol PP Pemkot Kotamobagu terlihat pula kemarin, tatkala tersiar informasi bahwa para CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) angkatan 2009 akan kembali berunjukrasa. Pasu-kan yang kini dilengkapi de-ngan tameng mirip milik kepo-lisian, sejak pagi hari sudah disiagakan di bagian depan kantor walikota.
“Ini hanya untuk berjaga-jaga saja jangan sampai unjuk rasa itu mengarah ke tindakan anarkhis. Namun demikian, jika unjuk rasa itu terjadi, kami tetap akan berupaya melakukan komunikasi per-suasif supaya dapat memini-malisir dampak negatif,” tukas mantan Lurah Tumobui Keca-matan Kotamobagu Timur serta Kepala Bidang Pariwisata Dishubparbudkominfo (Dinas Perhubungan Pariwisata Ke-budayaan Komunikasi dan Informasi) Kota Kotamobagu ini.(cop)





Buntut adanya upaya menyuap panitia CPNS
Pengaduan ke Menpan
Dinilai karena Sakit Hati
Kotamobagu, KOMENTAR
Terkuaknya upaya penyuapan terhadap panitia seleksi CPNS angkatan 2009 oleh Wakil Walikota Kotamobagu, Ir Tatong Bara sebagaimana diakui oleh Plt Sekkot Drs Hi Muhammad Mokoginta selaku ketua panitia, masih menjadi buah bibir hangat di berbagai kalangan masyarakat. Reaksi miring juga masih terus ber-munculan.
Setelah ada yang meminta pihak Polda Sulut untuk turun tangan mengusut kasus dugaan percobaan penyuapan itu, elemen masyarakat lain malah mengaitkannya dengan surat berisi pengaduan yang dikirim Tatong Bara ke Kementerian Pendayagu-naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-pan-RB). Di mana, pe-ngaduan itu ditempuh bukan atas dasar pe-ngawasan sebagai se-orang wakil walikota, melainkan lebih disebabkan oleh rasa sakit hati.
“Kami menilai, tindakan Tatong Bara melapor ke Menpan mengatasnamakan Pemkot Kotamobagu itu, bukan kare-na menjalankan tugas penga-wasan sebagai Wawali. Me-lainkan lebih didorong oleh rasa sakit hati, karena per-mintaannya menggolkan 67 orangnya menjadi CPNS de-ngan cara mencoba membe-rikan uang pelicin sebesar 150 juta rupiah itu, ditolak mentah-mentah oleh Sekkot selaku ketua panitia seleksi,” kata Ketua LSM Suara Rakyat Merdeka, Sofian Bede lewat pesan singkatnya kepada harian ini, Senin (06/09) kemarin.
“Pengakuan Pak Sekkot itu juga mengindikasikan bahwa Tatong ingin bermain curang dalam penerimaan CPNS. Ibarat udang dan kepiting yang apabila dibakar sama-sama merah,” sindir aktivis muda ini.
Karena itu, pihaknya me-nantang Polda Sulut untuk pula segera melakukan pemerik-saan terhadap Tatong Bara. Sebab, lanjut dia, percobaan penyuapan itu juga merupa-kan tindakan pelanggaran hukum yang tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku. “Polda jangan pilih kasih dalam menangani persoalan seleksi CPNS Kotamobagu angkatan 2009,” pungkasnya.
Tatong Bara sendiri pernah dimintai klarifikasi soal masa-lah dugaan upaya penyuapan terhadap panitia seleksi CPNS. Hanya saja, ia waktu itu me-nyatakan tidak bersedia me-nanggapi. Alasannya, dugaan upaya penyuapan yang kali pertama dilansir sebuah ta-bloid terbitan Jakarta berda-sarkan pe-ngakuannya sendi-ri, sudah lama diberitakan. “Saya malas menanggapi-nya,” katanya waktu itu.(cop)





SMA Gigit Jari, SMK/STM Berkompetisi
Bolaang Uki, KOMENTAR
Perekrutan CPNS Bolsel yang kedua ini, Pemkab Bolsel sete-lah berkoordinasi dengan BKN tak dapat mengakomodir bagi kelulusan SMU. Untuk tahun ini, dengan perolehan sekitar 332 formasi CPNS yang disetujui oleh BKN, sejumlah formasi akan mengakomodir bagi juru-san SMK atau STM.
Hal tersebut disampaikan Plt Sekda Bolsel Drs Hi Gunawan Lombu SPd kepada wartawan belum lama ini di ruang kerja-nya. Melihat jumlah permintaan untuk jurusan SMU pada pere-krutan CPNS tahun lalu, sangat besar ketimbang dari jurusan SMK atau sekolah kejuruan lainnya. Sementara permintaan tenaga kerja di pemerintah dalam memenuhi jabatan yang ada, sangat membutuhkan tena-ga yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan dan pendidikan.
“Kami sudah berupaya mem-perjuangkan tenaga kerja di pemerintah untuk jurusan SMU. Tapi yang kemungkinan besar yakni hanya jurusan SMK. Seperti jurusan Akun-tansi, Informatika, dan juru-san mesin untuk STM,” kata Lombu.
Mantan Kepala Diknas Bol-mong ini menambahkan, hasil persetujuan dari Menpan mengenai jumlah formasi yang diterima untuk Bolmong Selatan yakni mencapai 332 formasi yang terdiri dari tenaga guru 139 orang, tena-ga medis 103 dan teknis 90.
Untuk tenaga teknis dari 90 orang yang ada, akan disisip-kan untuk jurusan SMK dan STM. “Belum tahun jumlah yang akan diterima berapa. Tapi yang pasti hanya untuk jurusan SMK dan STM. Tapi kita harus bersyukur karena pengangkatan tahun ini jum-lah formasi untuk Bolsel adalah terbanyak di Sulut,” ucap Papa Ewi sapaan akrab-nya.
Sementara itu, Kepala BKDD Ridwan Ali SPd menga-takan, saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk dan teknis dari BKN untuk perekrutan tahun ini.
“Insya Allah Oktober menda-tang juknis sudah diterima. Sehingga diprediksikan pada November mendatang pengu-muman perekrutan CPNS 2010 telah dibuka untuk umum,” kata Ali.(fai)




Usulan 35 Unit Mobnas Berjalan Mulus
Bolaang Uki, KOMENTAR
Pemkab Bolsel akhirnya tetap mengajukan usulan pengadaan sedikitnya 35 unit mobil dinas bagi seluruh pejabat di lingkup Pemkab Bolsel pada perubahan ang-garan tahun 2010 ini.
Rencana pemerintah akan menambah mobil dinas bagi pejabat Pemakb Bolsel dibe-narkan oleh Drs Denny Ma-ngala MSi kepada wartawan usai pembahasan dan konsul-tasi perubahan APBD 2010 di kantor gubernur Sulut, pekan lalu. Karena selama pemerin-tahan ini berjalan, pejabat hanya menggunaan mobil sewa yang dibayar perbulan senilai enam sampai dengan tujuh juta rupiah perunitnya. Penggunaan mobil sewa itu untuk keperluan dan mem-perlancar kinerja pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
“Itu merupakan salah satu temuan dari BPK terakit peng-gunaan pengelolaan keuang-an pada tahun 2009 lalu. Se-wa kendaraan itu tak dibo-lehkan kecuali dalam kondisi tertentu. Sehingga pemerin-tah wajib mengadakan mobil dinas pemerintah yang nanti-nya akan menjadi asset dae-rah,” kata Mangala.
Ia menambahkan, penga-daan mobil dinas itu akan di-peruntukkan kepada kepala dinas, badan, kantor dan ba-gian dilingkup Pemkab Bolsel. Dana yang tersedia setelah perubahan anggaran ini untuk pengadaan mobil dinas sekitar Rp 6 miliar.
Sebelumnya, personil anggota Fraksi Perjuangan Rakyat Na-sional Abdi Gobel SE membe-rikan saran kepada pemerintah untuk mengurangi jumlah unit mobnas untuk anggaran tahun ini, mengingat tak sedikit ke-butuhan-kebutuhan masyara-kat yang menjadi skala prioritas harus dipenuhi.
“Kalau tahun ini bijaknya dianggarkan setengah dulu, karena mobil dinas itu bukan kebutuhan prioritas oleh pe-merintah. Sementara sisa dana dengan pengurangan jumlah unit mobnas itu, akan diguna-kan untuk kebutuhan yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti pengadaan air bersih atau peningkatan sarana pendidikan di desa terpencil. Menurut hemat kami itulah yang harus dipenuhi. Mobnas bisa saja di-pending sampai tahun depan,” saran Gobel kepada wartawan usai pembahasan APBD peru-bahan belum lama ini.(fai)




PT Geothermal Didesak
Akomodir Tenaga Lokal
Modayag, KOMENTAR
Prinsipnya, masyarakat sa-ngat mendukung atas kehadiran investor di daerahnya. Namun, kehadiran perusahaan PT Per-tamina Geothrmal di Desa Pur-worejo, Kecamatan Modayag akan tak ada faedahnya bila mana perusahaan besar itu tak mengakomodir sumber daya lokal.
Diungkapkan aktivis pemuda Bolmong Lucky Chandra Maka-lalag ST kepada wartawan, Minggu kemarin, bahwa com-
munity development yang harus di lakukan oleh pihak perusahaan diantaranya yak-ni memberikan peluang se-luas-luasnya terhadap ma-syarakat lokal untuk  diang-kat sebagai tenaga kerja. Dengan demikian, dampak yang akan ditimbulkan yakni tingkat perekonomian masya-rakat akan meningkat dan pengangguran akan berku-rang.
“Tak sedikit putra daerah yang memiliki sumber daya yang dapat diandalkan oleh perusahaan. Kalau pihak perusahaan tetap mengimpor tenaga kerja dari luar akan berdampak gejolaknya sosial masyarakat,” ungkap mantan aktivis  mahasiswa Makassar ini.
Sementara itu, Plt Kabag Humas Boltim Mohammad Rizki Lamaluta SE mengata-kan, bahwa pemerintah akan berupaya melakukan koordi-nasi dengan pihak perusah-aan terkiat pemanfaatan sumber daya lokal. Ini juga merupakan bagian dari agen-da pemeruintah dalam men-ciptakan lapangan pekerjaan dan pengentasan pengang-guran khususnya di Bolmong Timur.
“Pemerintah berharap peru-sahaan dapat mengedepan-kan kepentingan masyarakat lokal dengan cara memberi-kan ruang untuk mendapat-kan pekerjaan. Pembagian pemenuhan tenaga kerja ha-ruslah proporsional antara tenaga dari luar daerah dan lokal. Sehingga tak menim-bulkan rentang sosial nanti. Karena keberadaan perusa-haan ini tak hanya sampai 10 atau 20 tahun melainkan selama-lamanya,” kata La-maluta. 
Sebelumnya, sejumlah ma-syarakat Boltim mendesak kepada pemerintah terlebih pihak managemen perusa-haan untuk mengakomodir tenaga lokal pada perekrutan tenaga kerja. Karena ini me-rupakan buah atas kesepa-kan dalam perjanjian antara pemerintah, masyarkat dan pihak perusahaan pada saat sosialisasi sebelum perusa-haan ini beroperasi.(fai)





Proses Hukum tak Jelas, Kasus CPNS Boltim Mengendap
SUNGGUH memiriskan paradigma penegakan hukum di Bolmong. Kasus CPNS Boltim akhir tahun 2009 yang ditangani oleh Polres Bolmong dan Kejaksaan Negeri Kotamobagu yang sudah lebih dari sembilan bulan ini berjalan, belum ada ujung pangkal penyelesaiannya.

Tak sedikit masyarakat mem-pertanyakan bahkan bingung terhadap kinerja aparat pene-gak hukum yang tengah mena-ngani kasus dugaan penyuap-an dan jual beli kursi formasi pada perekrutan CPNS Boltim tahun lalu. SEbagian besar mereka mempertanyakan sam-pai kapan oknum yang me-manfaatkan perekrutan CPNS Boltim itu berhasil diungkap oleh penegak hukum di Bolmong.
“Bayangkan, sudah Sembilan bulan kasus itu mengendap di Polres Bolmong tapi sampai dengan saat ini tak ada keje-lasannya lagi. Masyarakat sampai dengan detik ini tidak tahu sampai dimana dan apa-kah kasus dugaan penyuapan itu putusan akhirnya SP3,” ungkap Nunung Mokoginta, tokoh masyarakat Boltim.
Kepala BKDD Boltim Zulfaki Gaib ketika dikonfrimasi belum mengetahui bagaimana proses hukum yagn tengah berjalan itu. Dengan alasan saat ini adalah bukan dirinya sebagai pimpinan di BKDD, ia menya-rankan tanyakan langsung ke Polres Bolmong.
“Oh, yang itu saya tidak tahu. Tanyakan saja ke Pak Kapolres proses hukumnya sampai dimana. Saya kan belum disini (BKD) waktu itu,” elak Gaib.
Sebelumnya, penanganan kasus ini sempat ditangani oleh Mapolres Bolmong dan kemu-dian berkasnya dinyatakan lengkap atau P21 untuk dise-rahkan ke Kejaksaan Negeri Kotamobagu. Tapi, oleh Kejak-saan lalu mengembalikan ke-pada Polres Bolmong karena dinilai masih ada yang belum lengkapi untuk dilimpahkan ke meja hijau. Namun, belaka-ngan permainan pola bola pimpong, yang menyerahkan dan kemudian mengembalikan berkas kasus CPNS itu seakan menjadi bola panas, karena sampai dengan berita ini ditu-runkan, tak ada pihak lembaga hukum satupun di Bolmong yang berani membawa kasus itu ke pengadilan.
Kepala Inspektorat Boltim Meyki Mamahit saat itu menga-takan, ia juga telah mene-mukan sejumlah kejanggalan pada tahapan perekutan CPNS Boltim. Kejanggalan itu terlihat ketika pengumuman hasil ujian CPNS yang diumumkan dua kali itu ternyata berbeda dengan pengumuman yang pertama.
Selain itu, ia juga mendapat-kan bukti-bukti adanya permain-an dan unsur dugaan penyuap-an yang melibatkan sejumlah pejabat terkait perekrutan CPNS di Boltim. “Saya sudah diperiksa di Polres Bolmong. Sekarang tinggal menunggu hasil kepu-tusan hukumnya seperti apa,” kata Mamahit.(fai)