|
|
Alamat:
Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38,
Manado
Telp: (0431) 879799
Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431)
879790 (Marketing)
|
|
![]() |
![]() |
|
Head
Lines News
|
03 July 2009
|
|
Sejumlah kepala daerah
di Sulut respons pernyataan Mendagri
Tak akan
Pengaruhi PNS, Jamin Netral |
Manado, KOMENTAR
Pernyataan Mendagri Mardiyanto yang akan menindak
PNS dan menegur pimpinan daerah yang menyalahgunakan
kewenangan dan kapasitasnya mendukung capres
tertentu, direspons positif sejumlah kepala daerah
di Sulut. Umum-nya para top eksekutif ini menjamin
netralitas dan tidak akan mempengaruhi PNS saat
pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres), 8 Juli
nanti.
“Yang pasti untuk pemilihan presiden 8 Juli
mendatang, sebagai bupati saya akan netral,
sebagaimana pernya-taan Mendagri. Saya juga
mengharapkan kepada ma-syarakat dalam hal ini semua
pemilih agar menggunakan hak pilihnya dan jangan
golput atau tidak memilih pada pilpres mendatang,”
ungkap Bupati Sangihe Drs Winsulangi Salindeho.
Dia juga mengimbau agar masyarakat usia pemilih
untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya
masing-masing, sebab pilihan dari warga masyarakat
juga menjadi pe-nentu masa depan bangsa In-donesia.
Selain itu, lanjutnya, dalam pilpres mendatang
diha-rapkan masyarakat menjaga stabilitas keamanan,
jaga persatuan dan kesatuan. “Akan tetapi sebagai
Ketua Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Sangihe,
saya harus meme-nangkan calon presiden yang diusung
oleh Partai Golkar (PG),” pungkas Salindeho.
Senada dikatakan Walikota Bitung, Hanny Sondakh.
“Se-jauh ini, walikota tidak pernah melakukan
imbauan kepada para PNS untuk memilih akan salah
satu parpol atau capres tertentu,” tutur Sondakh
mela-lui Kasubag Humas Pemkot Bitung Erwin Kontu SH.
Meski begitu, lanjutnya, se-suai aturan, walikota
sudah meng-urus surat izin cuti, untuk meng-ikuti
kampanye pemilihan presiden. “Selama ini setiap
kampanye, walikota tidak per-nah menggunakan
fasilitas negara dalam mengikuti ajang kampanye,”
urai Kontu. Tak hanya itu, selama ini tidak ada
gerakan-gerakan dari walikota dalam mengerahkan
kepada PNS untuk memilih kepada salah satu pasangan
capres dan cawapres tertentu. “Mes-ki pun pak
walikota merupakan ketua tim sukses salah satu
presiden, namun dirinya tahu aturan mainnya,” tukas
Kontu.
Sedangkan Wakil Walikota Robert Lahindo SH MSi
menga-takan sangat mendukung per-nyataan dari
Mendagri. Namun menurutnya sampai saat ini, dirinya
tidak pernah melaku-kan kapasitasnya untuk mem-beri
ajakan kepada para PNS untuk memilih salah satu
capres. “Tentunya kepala-ke-pala daerah di Indonesia
ini mempunyai pilihan dan mem-punyai hak politiknya
dalam mendukung salah satu capres, hanya saja, hal
tersebut bisa dilakukan asalkan melalui prosedur dan
mekanisme yang telah diatur,” jelas mantan Ketua
GMKI Bitung ini.
Pun Ketua Panwas Kota Bi-tung Agustivo Tumundo SE
mengakui dalam pemantauan selama kampanye pilpres
ini, untuk Kota Bitung tidak dite-mukan adanya top
eksekutif yang melakukan mobilisasi massa PNS untuk
mendukung capres tertentu.
TOMOHON
Walikota Tomohon Jefferson SM Rumajar SE menegaskan
dukungannya terkait pernya-taan Mendagri Mardiyanto.
Menurut Rumajar hal tersebut positif dan harus
diamankan semua kepala daerah dengan konsisten.
Seorang kepala daerah, katanya, apa terlebih yang
menyandang status pe-ngurus parpol, dituntut
kon-sisten dalam memahami atu-ran main. “Apa
terlebih di ma-sa-masa kampanye belaka-ngan ini.
Seorang kepala dae-rah, pejabat atau pun PNS umumnya
harus tahu menem-patkan diri sebagaimana atu-ran
yang berlaku. Begitu pun terkait kapasitas jabatan
yang saya emban, harus tahu aturan itu,” tegas Epe,
sapaan akrab Ketua DPD II Golkar Kota To-mohon ini.
Ia kemudian mencontohkan kebiasaannya yang ia lakoni
sehari-hari. Bukan hanya karena saat ini masa
kam-panye, namun di hari-hari lain sekali pun tanpa
ada suasana menjelang pesta demokrasi, ia mampu
membedakan mana tugas kantor sebagaimana beban
tanggung jawabnya, dan mana tugas-tugas parpol.
“Seperti di saat massa kam-panye saat ini, pulang
rumah pun saya tidak pergi ke rumah dinas. Saya
selama ini tinggal di rumah pribadi. Untuk akti-vitas
kampanye terkait status saya sebagai Ketua Tim
Kam-panye JK-Wiranto, tidak per-nah sekali pun saya
menggu-nakan kendaraan dinas atau embel-embel
fasilitas kantor lainnya. Mobil yang saya guna-kan
ke kampanye murni milik pribadi. Begitu esoknya ke
kantor semua atribut parpol saya lepas dan kembali
berpe-ran sebagai kepala daerah se-bagaimana
biasanya,” tan-dasnya.
Sementara Wakil Walikota Tomohon Sjennie
Watoelang-kouw mengatakan pada dasar-nya instruksi
tersebut meru-pakan bahan evaluasi. Namun karena
kapasitasnya dalam mengambil bagian pemilu pilpres
ini tidak lain karena posisinya sebagai ketua partai
yang ingin membesarkan Partai Demokrat. “Saya juga
belum mengerti maksud mendagri itu,” tukasnya
sembari menam-bahkan, dirinya telah me-ngantongi
izin kampanye.
SITARO
Sedangkan Bupati Sitaro Toni Supit SE MM dan Wakil
Bupati Drs Piet H Kuera (Sukur) me-ngatakan akan
mengamankan instruksi mendagri tersebut.
“Terkait netralitas di pilpres 8 Juli mendatang,
merupakan suatu yang harus diamankan. Karena pada
hakikatnya pe-merintah daerah harus me-nyukseskan
pelaksanaan pil-pres tersebut agar semua berjalan
lancar sesuai dengan harapan,” ujar Supit dan Kuera
(Sukur), saat diwawancarai terpisah, Kamis (02/07)
ke-marin.
Menurut keduanya, demikian pula dengan seluruh
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kepulauan
Sitaro juga telah diinstruksikan agar bersikap
netral di pilpres nanti. “Sebagai warga negara,
mereka (PNS, red) berhak untuk menen-tukan sikap
kepada siapa yang akan dipilih. Namun sebagai aparat
pemerintah jelas mereka harus menjaga netralitas dan
hal tersebut sudah diinstruk-sikan,” tandas keduanya.
Sementara itu Panitia Penga-was Pemilihan Umum
(Pan-waslu) Kabupaten Kepulauan Sitaro lewat salah
satu ang-gotanya Wellem Kaempe men-jelaskan,
pihaknya terus mela-kukan pantuan lapangan guna
melihat keterlibatan dari PNS di pilpres ini.
“Mereka (PNS, red) bisa saja ikut atau pun hadir
dalam kegiatan kampanye atau pun hal lainnya yang
ber-hubungan langsung dengan pilpres ini karena
memang itu merupakan hak sebagai warga negara, namun
mereka dila-rang untuk menggunakan atribut dari
pasangan calon mana pun. Karena kalau sam-pai
ditemukan, pasti ada atu-ran hukum yang akan
berlaku, demikian pula Panwaslu Sitaro akan menindak
kepada pihak-pihak yang menggunakan kekuasaannya
untuk menga-rahkan PNS memilih satu pasangan calon,”
jelas Kaempe.
MITRA
Dari Kabupaten Minahasa Utara (Mitra), Bupati Telly
Tjanggulung (T2), menjamin untuk tidak memakai
kapa-sitas dan fasilitasnya sebagai bupati untuk
kepentingan sebagai Ketua DPD II Partai Golkar
Mitra, termasuk dalam urusan kampanye pemilihan
presiden saat ini.
Menurut T2, ia akan mem-bedakan mana tugasnya
seba-gai bupati dan mana urusan sebagai ketua
partai. “Dalam posisi sebagai Bupati Mitra, saya
tidak akan memakai fasilitas dan kapasitas saya
untuk kepentingan sebagai ketua partai, termasuk
dalam masa kampanye,” ujar T2 sebagaimana
diungkapkan Jubir Pemkab, David Lalandos AP, Kamis
(02/07) kemarin.
Lanjut menurut T2, selama ini memang ia belum pernah
terjun langsung dalam kam-panye pilpres. Namun
apabila hal itu terjadi, ia akan mele-paskan status
dan fasilitasnya sebagai Bupati Mitra. “Ini juga
berarti bahwa tugas-tugas pemerintahan tidak akan
ter-abaikan,” tukasnya.
Ditanya tentang izin kam-panye, T2 mengatakan, hal
tersebut sudah diurusnya dan juga sudah ada jawaban
dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri). “Jadi
sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi bila saya
berkampanye,” pung-kasnya.(ipa/nan/bly/eky/ftj)
|
|