Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Manado, KOMENTAR
Pernyataan Mendagri Mardiyanto yang akan menindak PNS dan menegur pimpinan daerah yang menyalahgunakan kewenangan dan kapasitasnya mendukung capres tertentu, direspons positif sejumlah kepala daerah di Sulut. Umum-nya para top eksekutif ini menjamin netralitas dan tidak akan mempengaruhi PNS saat pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres), 8 Juli nanti.
“Yang pasti untuk pemilihan presiden 8 Juli mendatang, sebagai bupati saya akan netral, sebagaimana pernya-taan Mendagri. Saya juga mengharapkan kepada ma-syarakat dalam hal ini semua pemilih agar menggunakan hak pilihnya dan jangan golput atau tidak memilih pada pilpres mendatang,” ungkap Bupati Sangihe Drs Winsulangi Salindeho.
Dia juga mengimbau agar masyarakat usia pemilih untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing, sebab pilihan dari warga masyarakat juga menjadi pe-nentu masa depan bangsa In-donesia. Selain itu, lanjutnya, dalam pilpres mendatang diha-rapkan masyarakat menjaga stabilitas keamanan, jaga persatuan dan kesatuan. “Akan tetapi sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya harus meme-nangkan calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar (PG),” pungkas Salindeho.
Senada dikatakan Walikota Bitung, Hanny Sondakh. “Se-jauh ini, walikota tidak pernah melakukan imbauan kepada para PNS untuk memilih akan salah satu parpol atau capres tertentu,” tutur Sondakh mela-lui Kasubag Humas Pemkot Bitung Erwin Kontu SH.
Meski begitu, lanjutnya, se-suai aturan, walikota sudah meng-urus surat izin cuti, untuk meng-ikuti kampanye pemilihan presiden. “Selama ini setiap kampanye, walikota tidak per-nah menggunakan fasilitas negara dalam mengikuti ajang kampanye,” urai Kontu. Tak hanya itu, selama ini tidak ada gerakan-gerakan dari walikota dalam mengerahkan kepada PNS untuk memilih kepada salah satu pasangan capres dan cawapres tertentu. “Mes-ki pun pak walikota merupakan ketua tim sukses salah satu presiden, namun dirinya tahu aturan mainnya,” tukas Kontu.
Sedangkan Wakil Walikota Robert Lahindo SH MSi menga-takan sangat mendukung per-nyataan dari Mendagri. Namun menurutnya sampai saat ini, dirinya tidak pernah melaku-kan kapasitasnya untuk mem-beri ajakan kepada para PNS untuk memilih salah satu capres. “Tentunya kepala-ke-pala daerah di Indonesia ini mempunyai pilihan dan mem-punyai hak politiknya dalam mendukung salah satu capres, hanya saja, hal tersebut bisa dilakukan asalkan melalui prosedur dan mekanisme yang telah diatur,” jelas mantan Ketua GMKI Bitung ini.
Pun Ketua Panwas Kota Bi-tung Agustivo Tumundo SE mengakui dalam pemantauan selama kampanye pilpres ini, untuk Kota Bitung tidak dite-mukan adanya top eksekutif yang melakukan mobilisasi massa PNS untuk mendukung capres tertentu.
TOMOHON
Walikota Tomohon Jefferson SM Rumajar SE menegaskan dukungannya terkait pernya-taan Mendagri Mardiyanto. Menurut Rumajar hal tersebut positif dan harus diamankan semua kepala daerah dengan konsisten. Seorang kepala daerah, katanya, apa terlebih yang menyandang status pe-ngurus parpol, dituntut kon-sisten dalam memahami atu-ran main. “Apa terlebih di ma-sa-masa kampanye belaka-ngan ini. Seorang kepala dae-rah, pejabat atau pun PNS umumnya harus tahu menem-patkan diri sebagaimana atu-ran yang berlaku. Begitu pun terkait kapasitas jabatan yang saya emban, harus tahu aturan itu,” tegas Epe, sapaan akrab Ketua DPD II Golkar Kota To-mohon ini.
Ia kemudian mencontohkan kebiasaannya yang ia lakoni sehari-hari. Bukan hanya karena saat ini masa kam-panye, namun di hari-hari lain sekali pun tanpa ada suasana menjelang pesta demokrasi, ia mampu membedakan mana tugas kantor sebagaimana beban tanggung jawabnya, dan mana tugas-tugas parpol. “Seperti di saat massa kam-panye saat ini, pulang rumah pun saya tidak pergi ke rumah dinas. Saya selama ini tinggal di rumah pribadi. Untuk akti-vitas kampanye terkait status saya sebagai Ketua Tim Kam-panye JK-Wiranto, tidak per-nah sekali pun saya menggu-nakan kendaraan dinas atau embel-embel fasilitas kantor lainnya. Mobil yang saya guna-kan ke kampanye murni milik pribadi. Begitu esoknya ke kantor semua atribut parpol saya lepas dan kembali berpe-ran sebagai kepala daerah se-bagaimana biasanya,” tan-dasnya.
Sementara Wakil Walikota Tomohon Sjennie Watoelang-kouw mengatakan pada dasar-nya instruksi tersebut meru-pakan bahan evaluasi. Namun karena kapasitasnya dalam mengambil bagian pemilu pilpres ini tidak lain karena posisinya sebagai ketua partai yang ingin membesarkan Partai Demokrat. “Saya juga belum mengerti maksud mendagri itu,” tukasnya sembari menam-bahkan, dirinya telah me-ngantongi izin kampanye.
SITARO
Sedangkan Bupati Sitaro Toni Supit SE MM dan Wakil Bupati Drs Piet H Kuera (Sukur) me-ngatakan akan mengamankan instruksi mendagri tersebut.
“Terkait netralitas di pilpres 8 Juli mendatang, merupakan suatu yang harus diamankan. Karena pada hakikatnya pe-merintah daerah harus me-nyukseskan pelaksanaan pil-pres tersebut agar semua berjalan lancar sesuai dengan harapan,” ujar Supit dan Kuera (Sukur), saat diwawancarai terpisah, Kamis (02/07) ke-marin.
Menurut keduanya, demikian pula dengan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kepulauan Sitaro juga telah diinstruksikan agar bersikap netral di pilpres nanti. “Sebagai warga negara, mereka (PNS, red) berhak untuk menen-tukan sikap kepada siapa yang akan dipilih. Namun sebagai aparat pemerintah jelas mereka harus menjaga netralitas dan hal tersebut sudah diinstruk-sikan,” tandas keduanya.
Sementara itu Panitia Penga-was Pemilihan Umum (Pan-waslu) Kabupaten Kepulauan Sitaro lewat salah satu ang-gotanya Wellem Kaempe men-jelaskan, pihaknya terus mela-kukan pantuan lapangan guna melihat keterlibatan dari PNS di pilpres ini. “Mereka (PNS, red) bisa saja ikut atau pun hadir dalam kegiatan kampanye atau pun hal lainnya yang ber-hubungan langsung dengan pilpres ini karena memang itu merupakan hak sebagai warga negara, namun mereka dila-rang untuk menggunakan atribut dari pasangan calon mana pun. Karena kalau sam-pai ditemukan, pasti ada atu-ran hukum yang akan berlaku, demikian pula Panwaslu Sitaro akan menindak kepada pihak-pihak yang menggunakan kekuasaannya untuk menga-rahkan PNS memilih satu pasangan calon,” jelas Kaempe.
MITRA
Dari Kabupaten Minahasa Utara (Mitra), Bupati Telly Tjanggulung (T2), menjamin untuk tidak memakai kapa-sitas dan fasilitasnya sebagai bupati untuk kepentingan sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Mitra, termasuk dalam urusan kampanye pemilihan presiden saat ini.
Menurut T2, ia akan mem-bedakan mana tugasnya seba-gai bupati dan mana urusan sebagai ketua partai. “Dalam posisi sebagai Bupati Mitra, saya tidak akan memakai fasilitas dan kapasitas saya untuk kepentingan sebagai ketua partai, termasuk dalam masa kampanye,” ujar T2 sebagaimana diungkapkan Jubir Pemkab, David Lalandos AP, Kamis (02/07) kemarin.
Lanjut menurut T2, selama ini memang ia belum pernah terjun langsung dalam kam-panye pilpres. Namun apabila hal itu terjadi, ia akan mele-paskan status dan fasilitasnya sebagai Bupati Mitra. “Ini juga berarti bahwa tugas-tugas pemerintahan tidak akan ter-abaikan,” tukasnya.
Ditanya tentang izin kam-panye, T2 mengatakan, hal tersebut sudah diurusnya dan juga sudah ada jawaban dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri). “Jadi sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi bila saya berkampanye,” pung-kasnya.(ipa/nan/bly/eky/ftj)