Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Jakarta, KOMENTAR
Rencana pemindahan ibukota dari Jakarta yang sumpek, bukan lagi sekadar wacana. Pasalnya, usai libur hari raya Idul Fitri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera melakukan langkah riil. Yakni memanggil semua menterinya, khusus membahas kerangka perencanaan komprehensif dalam rangka menyusun kebijakan perpindahan ibukota.
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai
mengatakan, dalam rapat besar Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II itu, semua dokumen yang telah diselesaikan, termasuk kajian terhadap opsi-opsi alternatif ibukota, akan dikerucutkan.
“Presiden berharap ada konsolidasi intens antara kementerian dan lembaga untuk menyatukan rumusan kajian soal perpindahan ibukota,” kata Velix, Senin (06/09). Dari berbagai kajian, saat ini ada tiga opsi pemindahan ibukota yang mengemuka.
Skenario pertama, adalah yang realistis: ibukota tetap di Jakarta, namun harus menata, membenahi dan memperbaiki berbagai persoalannya. Yang utama adalah kemacetan yang makin akut. “Kalau ingin tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibukota sekaligus pusat pemerintahan, maka solusinya adalah mengatasi kemacetan Jakarta,” kata SBY saat buka puasa bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta.
Skenario kedua adalah skenario moderat. Presiden menawarkan agar pusat pemerintahan dipisahkan dari ibukota negara. Artinya, Jakarta akan tetap diletakkan sebagai ibukota negara karena faktor historis, namun pusat pemerintahan akan digeser atau dipindahkan ke lokasi baru.
Contoh kasus adalah Malaysia, yang memindahkan pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya — yang tak jauh jaraknya. Namun, seperti halnya Malaysia, perlu waktu tak sebentar. Negeri Jiran membutuhkan waktu lima hingga tujuh tahun untuk membangun Putrajaya. Dana yang dihabiskan pun tak main-main, sekitar Rp 80 triliun.
Sementara skenario ketiga adalah yang paling radikal, tapi juga yang paling ideal. Dalam opsi ini, ibukota negara benar-benar baru. Jakarta hanya dijadikan sebagai pusat bisnis. “The real capital, the real goverment center akan dipindahkan. Itu seperti Canberra (Australia), Brasilia (Brasil), Ankara (Turki) dan tempat-tempat yang lain,” kata SBY.
Di tengah wacana itu, ada banyak calon ibukota atau pusat pemerintahan Republik Indonesia yang diajukan. Menurut Velix, salah satunya adalah Palangkaraya. Ini menurut Tim Visi 2033 di bawah Andrinof Chaniago, akademisi Universitas Indonesia. Ini senada dengan pendapat mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang juga mengamini pendapat ayahnya, Soekarno.
“Palangkaraya sangat bagus untuk dijadikan ibukota dan sangat cocok,” kata Mega. Letaknya yang di tengah, bebas bencana dan lahannya yang luas jadi alasan. Sementara, politisi Akbar Tandjung lebih memilih ‘yang dekat-dekat saja’ agar tak berbiaya besar.
“Saya setuju dipindahkan, tapi tidak perlu jauh-jauh dari Jakarta. Tidak usah keluar Pulau Jawa,” kata Akbar Tandjung. Untuk kategori ini, dua kota digadang-gadang jadi calon. Jonggol dan Karawang, meski sejumlah ilmuwan menilainya bukan jawaban yang solutif.
Namun, buru-buru Menteri Koordinator Bidang Perekonomian minta masyarakat tak spekulatif. Kata dia, gagasan yang sedang berkembang saat ini baru dimaksudkan untuk perpindahan pusat pemerintahan, bukan lantas menomorduakan Jakarta yang kini menjadi Ibukota RI. “Kalau ibukota tidak, tetap di Jakarta,” kata Hatta Rajasa. “Kalau, rencana perpindahan pusat pemerintahan 10 tahun lagi.”
Pemerintah, beber Hatta, juga belum menaksir kota tertentu sebagai pusat pemerintahan. Ini baru kajian. Meski baru di awang-awang tak ada salahnya bersiap. Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan, pemindahan ibukota pemerintahan akan berimplikasi dengan dinamika pembangunan gedung-gedung pemerintahan jika seluruh pusat pemerintahan akan dipindahkan ke ibukota baru.
Kecuali jika nantinya diputuskan, kekuasaan eksekutif dan legislatif akan dipisah di ibukota yang berbeda.(vvn)