CLOSE PAGE : PRINT NEWS

 

 

 
NEWS CATEGORIES
Mimbar Keagamaan
Opini Redaksi
Seputar Manadoku 
Politik Pemerintahan
Pendidikan Budaya
Bisnis Ekonomi
Hukum dan Kriminal
Bolamania Tribun
BERITA DAERAH
Minahasa Induk
Minahasa Minut
Minahasa Selatan
Minahasa Tenggara
Tomohon
Bitung 
Sanger dan Talaud 
Bolmong 
REDAKSI INFO.
About Us

Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado
Telp: (0431) 879799 (Hunting),
Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)
 

  

Berita Pendidikan dan Budaya 

03 March 2015

400 Kepsek Bahas Persoalan Pendidikan dan Kesehatan

 

 IKUTI BERITA LAIN

Prof Dr Dra Fatimawali MSi Apt
Farmasis yang Meraih Guru Besar

OSN Jenjang SD se-Kota Manado Seleksi 54 Siswa Terbaik

Tim Brigde SDN 06 Manado Boyong Juara

Manado, KOMENTAR
Selasa (03/03) hari ini, 400-an kepala sekolah yang ada di Bumi Nyiur Melambai, bakal kumpul membahas masalah pendidikan dan kesehatan. Kegiatan yang dipusatkan di gedung graha kompleks Bumi Beringin (Bumber) ini, merupakan rapat koordinasi (rakor) yang digagas Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Provinsi Sulut maupun Dinas Kesehatan Provinsi Sulut.
Kepala Dinas Diknas Prov-insi Sulut, Asiano Gammy Kawatu SE MSi didampingi Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Te-naga Kependidikan (PMPTK), Jenry Sualang SPd MAP, mengatakan bahwa rakor akan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Dr Sinyo Harry Sarundajang sekaligus sebagai keynote speaker. “Pada kesempatan yang sama, akan hadir se-baga pembicara Kepala Ba-dan Kepegawaian Regional, English Nainggolan SH serta Kepala BNN Provinsi Sulut dan Kepala LPMP,” katanya.
Diketahui, rakor yang ba-kal dihadiri kepala se-kolah dari jenjang SMA/SMK dan Madrasah Aliyah (MA), se-bagai tindak lanjut atas turunnya surat edaran no-mor 120/253 tertanggal 16 Januari 2015 yang sudah dialamatkan pada para gu-bernur berikut bupati dan walikota se Indonesia. Hal ini berkaitan dengan penye-lenggaraan urusan peme-rintahan. Tepatnya setelah ditetapkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 ten-tang Pemerintahan Daerah. Khususnya yang bersen-tuhan dengan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta doku-men atau P3D sebagai akibat pembagian urusan peme-rintah antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. “Sesuai aturan yang ada, undang-undang akan di-berlakukan paling lama dua tahun terhitung sejak un-dang-undang diundangkan,” tandasnya.(eda) 

  
© Copyright 2003 Komentar Group. All rights reserved. webadmin

  
© Copyright 2003 Komentar Group. All rights reserved. webadmin