Manado, KOMENTAR
Rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi di ruang sidang Gedung DPRD Propinsi Sulut, Selasa (09/03) kemarin, berlangsung lancar tanpa hambatan. Pasal-nya, enam fraksi yang menyampaikan pemandangan umum terhadap Pergeseran/Penyesuaian Anggaran Pilgub Tahun 2010, sepakat untuk melanjutkan pembahasan ke tahapan selanjutnya.
Kendati begitu, se-bagian besar fraksi tetap kritis menyi-kapi pergeseran/pe-nyesuaian anggaran senilai Rp 114 miliar tersebut. Seperti hal-nya F-PG dan F-PDIP serta F-Barindra. Hanya saja, kritikan F-PDIP sempat men-jadi perhatian khusus Guber-nur Sulut, Drs Sinyo Harry Sa-rundajang. Sebab ada sekitar 23 poin penting yang disam-paikan F-PDIP dalam peman-dangan umumnya.
Poin penting yang disampai-kan F-PDIP antara lain soal jumlah dana pilgub yang terlalu besar. Padahal Permendagri 57 Tahun 2009 telah jelas menye-but bahwa pengalokasian dana pilkada harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan inflasi. Sementara, tingkat in-flasi Sulut selang 2005 hingga 2010, tidak mengalami ke-naikan cukup signifikan.
Sehingga F-PDIP berkesim-pulan, dana pilgub cukup Rp 30 miliar saja. Sedangkan sisa dana sebesar Rp 60 miliar, di-sarankan sebaiknya dialihkan ke sektor publik. Namun F-PDIP berharap dana pilgub ini bisa sece-patnya dibahas lebih lanjut agar pilgub bi-sa tepat waktu. Ha-rapan lain, pilgub su-dah dapat dimulai KPU Propinsi Sulut karena sudah ada dana Rp 30 miliar dalam APBD Tahun 2010.
Sedangkan poin penting yang disampaikan F-PG adalah per-mintaan agar pembahasan dana pilgub di tingkat lanjut, dapat menghadirkan BPK-RI. Dengan harapan, pembahasan ini tidak bermasalah dengan hukum. Hal lain yang disorot adalah penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) bidang pendidikan sebesar Rp 32 miliar. Sebab hanya Rp 17 mi-liar saja DID yang ke Dinas Dik-nas. Padahal dana hanya di-khususkan untuk pendidikan.
Sementara itu, Gubernur Sa-rundajang dalam sambutannya langsung menyampaikan apre-siasi kepada seluruh fraksi di DPRD Propinsi Sulut yang telah menyetujui pembahasan dana pilgub ke tahap lebih lanjut. “Kritikan itu wajar. Apalagi F-PDIP yang betul-betul kritis. Dan semua kritikan fraksi saya berikan apresiasi dan peng-hargaan setinggi-tingginya. Ini merupakan langkah maju,” puji Sarundajang.
Sedangkan soal permintaan F-PG agar pembahasan dapat menghadirkan BPK-RI, Gu-bernur Sarundajang turut memberi dukungan. “Saya se-tuju dan mendukung ini. Tapi tergantung BPK itu sendiri. Apakah itu masuk mekanisme yang diatur dalam lembaga mereka atau tidak, kita belum tahu. Yang jelas, kita akan adakan pendekatan supaya ini bisa terealisasi,” ujarnya.
Sementara soal DID, kata dia, tidak ada masalah. Sebab se-luruh dana sebesar Rp 32 mi-liar itu digunakan untuk sektor pendidikan. “Memang di Dinas Diknas hanya Rp 17 miliar saja. Tapi sisanya juga untuk pendidikan. Yakni untuk ban-tuan sosial pendidikan berupa beasiswa sebesar Rp 5 miliar dan hibah pendidikan ke Per-guruan Tinggi sebesar 10 mi-liar,” jelasnya.
Usainya, rapat kemudian ditutup Ketua DPRD Propinsi Sulut, PDt Meiva Salindeho-Lintang STh, sembari mene-tapkan bahwa pembahasan di tingkat badan anggaran akan berlangsung Rabu (10/03) hari ini.(dav)