|
|
Alamat:
Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38,
Manado
Telp: (0431) 879799
Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431)
879790 (Marketing)
|
|
![]() |
![]() |
|
Berita
Politik dan Pemerintahan
|
07 September 2010
|
BLH Seriusi
Pengelolaan Teluk Tomini
Mendapat tugas dan kepercayaan sebagai Kepala Badan
Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Sulut, semakin
memacu Olvie Atteng SE MSi untuk berupaya mengelola
lingkungan se-maksimal mungkin.
Hal itu dibuktikan dengan upaya membentuk tim
pengelolaan Teluk Tomini yang sebelumnya telah
menjadi kesepakatan dari tiga gubernur,
masing-masing Gubernur Sulteng HB Paliudju, Gubernur
Propinsi Gorontalo yang kala itu perjanjiannya di
tanda tangani Fadel Muhammad dan Gubernur Sulut Drs
Sinyo Harry Sarundajang (SHS). “Teluk Tomini
memiliki potensi hayati yang sangat luar biasa. Baik
dari sumber daya alamnya maupun dari sisi potensi
pariwisata. Karena itu, melalui komitmen yang telah
disepakati tersebut, akan kita tindaklanjuti dengan
membentuk tim yang akan memantau kelangsungan
pesisir, laut dan pantai,” ungkapnya Senin (06/09)
kemarin.
Tim yang akan terlibat dalam pengelolaan Teluk
Tomini tersebut lanjut Atteng, akan melibatkan
seluruh instansi terkait yang meliputi BLH, Kelautan
dan Perikanan maupun Dinas Pariwisata. “Tentu saja,
akan dilaksanakan dengan arahan dari Kementerian
Lingkungan Hidup,” tukasnya.(eda)
Soal ‘mosi tak percaya’
fraksi-fraksi
F-PG Tidak Ikut Menandatangani
Manado, KOMENTAR
Keluhan terhadap kinerja Ketua DPRD Propinsi Sulut,
Meiva Salindeho-Lintang STh, yang dilayangkan
sejumlah fraksi di DPRD Propinsi Sulut lewat surat
resmi, hanya melibatkan lima fraksi saja. Sebab
Fraksi Partai Golkar (F-PG) tidak ikut
menandatangani surat itu.
Diketahui, lima dari enam fraksi yang menandatangani
‘mosi tak percaya’ terhadap Lintang, masing-masing
Frak-si PDIP, Fraksi Persatuan Na-sional (F-PN),
Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Partai Damai
Sejahtera (F-PDS) dan Fraksi Barindra.
Secara terpisah, Ketua F-PG, Drs Eddyson Masengi,
ketika dikonfirmasi harian ini, mem-benarkan kalau
pihaknya tidak menandatangani surat keluhan
fraksi-fraksi tersebut. “F-PG tidak
menandatanga-ninya. Soal lain-lain, no com-ment
dulu,” ujarnya.
Lanjut dia, pihaknya belum bisa memberikan
keterangan lebih jauh atas mosi tak per-caya yang
dilayangkan terha-dap utusan F-PG di unsur pimpinan
DPRD Propinsi ter-sebut karena belum tahu per-sis
permasalahannya. “Kita akan kaji dulu
permasalahan-nya,” pungkas Masengi.
Sebelumnya, pihak F-PDS melalui Drs Arthur
Kotambu-nan BSc, ketika dikonfirmasi langsung
membenarkan ada-nya mosi tak percaya yang
dilayangkan sejumlah fraksi di DPRD Propinsi Sulut
terhadap kepemimpinan Lintang.
Namun menurut Kotambu-nan, tujuan dilayangkannya
mosi tak percaya itu semata untuk perbaikan kinerja
DPRD Propinsi Sulut secara kelem-bagaan, bukan dalam
rangka kepentingan lain. “Ya, tujuan-nya supaya
lembaga ini bisa berjalan baik,” tandasnya.(dav)
APBD-P Dipaksakan
Tuntas September
Manado, KOMENTAR
Pembahasan draf APBD Peru-bahan (APBD-P) Tahun
Anggaran 2010 nampaknya akan dipaksa-kan DPRD
Propinsi Sulut. Sebab waktu yang ada sekarang sudah
sangat sempit.
Hanya saja, salah satu Wakil Ketua DPRD Propinsi
Sulut, Drs Arthur Kotambunan BSc, ketika
dikonfirmasi harian ini, Selasa (06/09) kemarin,
terkesan mengelak. “Memang waktu yang ada sudah
mepet. Tapi bukan berarti kita akan memaksakan
pembahasan-nya supaya bisa tuntas sece-patnya,” elak
dia.
Dikatakan demikian sebab, pembahasan APBD-P Tahun
2010 oleh DPRD Propinsi Sulut akan dilakukan sesuai
mekanis-me pembahasan. “Mungkin kita kerja lembur.
Contohnya, kalau pembahasan normal hanya dilakukan
siang hari sesuai tatib, mungkin kita akan pacu
hingga malam hari. Yang jelas, meka-nismenya tetap
jalan,” ujar Ko-tambunan. Di sisi lain, legislator
Partai Damai Sejahtera itu tidak menampik kalau
pembahasan draf KUA dan PPAS untuk APBD-P Tahun
2010, sudah terlambat. Sebab menurut dia, sesuai
aturan draf tersebut harus tuntas dibahas DPRD
Propinsi paling lambat minggu ketiga Agustus.
“Seka-rang kan sudah September. Jadi memang sudah
terlambat,” ketus-nya lagi.
Namun begitu, Kotambunan yakin draf ini akan tuntas
dibahas DPRD Propinsi Sulut pada akhir September
mendatang. “Kalau memungkinkan, kita akan bahas
sama-sama dengan draf KUA-PPAS, APBD Tahun 2011.
Karena eksekutif sudah menyampaikan draf ini untuk
dibahas bersama,” pungkasnya.(dav)
Legislator tak Bisa Nikmati Cuti Bersama
Manado, KOMENTAR
Seperti tahun-tahun sebelum, dalam perayaan Idul
Fitri nanti pemerintah dipastikan akan menetapkan
cuti bersama pada hari-hari tertentu. Biasanya, cuti
bersama berlaku satu hari sebelum dan sesudah Idul
Fitri.
Namun menurut informasi, cuti bersama ini tidak bisa
dinikmati kalangan legislator Sulut. Sebab
legislator tidak masuk dalam kategori karya-wan atau
PNS. “Yang berhak menikmati cuti bersama hanya
karyawan dan PNS. Tentu selain PNS dan karyawan,
cuti bersama tidak berlaku,” ujar salah seorang
birokrat sembari meminta namanya tidak usah
dikorankan.
Pada bagian lain, pihak Sek-retariat DPRD Propinsi
Sulut, ketika dimintakan tanggapan melalui Kabag
Humas dan Protokoler, Izak Rey, nampak tidak bisa
memberikan penje-lasan banyak. “Kami masih menunggu
petunjuk soal cuti bersama. Yang jelas, tidak ada
jam kantor pada tanggal me-rah. Ini berlaku umum,
terma-suk legislator,” jelasnya.(dav)
Reses, Kalangi Turut Bantu Lansia
KEGIATAN reses salah satu legislator Sulut dari
Dapil Bol-mong, Sjenny Kalangi, bukan hanya sebatas
menjaring aspirasi. Sebab dalam kesem-patan bertatap
muka langsung dengan konstituennya di Desa Mariri I
dan Mariri II, Kalangi turut memberikan bantuan
diakonia kepada para lansia.
Selain itu, legislator utusan Partai Damai Sejahtera
(PDS) ini ikut memberikan sumba-ngan komputer untuk
kelan-caran pelayanan pemuda GPdI Poigar. “Apa yang
saya lakukan ada bentuk kepedulian terha-dap warga
dan pelayanan. Ka-rena bagaimana pun juga war-ga
membutuhkan perhatian. Jadi jangan melihat dari
besar kecil atau jenis bantuan yang diberikan, tapi
lihatlah ini seba-gai kepedulian saya,” ujar
Kala-ngi kepada warga.
Dalam kesempatan reses ter-sebut, sejumlah aspirasi
masya-rakat langsung ditampung Ka-langi. Antaranya
tuntutan per-baikan infrastruktur seperti ja-lan dan
fasilitas publik lain-nya. Sebagai respons, Kalangi
me-nyatakan akan membawa as-pirasi ini ke DPRD
Propinsi Su-lut untuk disampaikan ke Ekse-kutif
dalam suatu rapat paripur-na. Dengan harapan,
eksekutif dapat menindak-lanjutinya da-lam APBD-P
2010 maupun AP-BD induk tahun mendatang.(dav)
|
|