Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

BLH Seriusi
Pengelolaan Teluk Tomini
Mendapat tugas dan kepercayaan sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Propinsi Sulut, semakin memacu Olvie Atteng SE MSi untuk berupaya mengelola lingkungan se-maksimal mungkin.
Hal itu dibuktikan dengan upaya membentuk tim pengelolaan Teluk Tomini yang sebelumnya telah menjadi kesepakatan dari tiga gubernur, masing-masing Gubernur Sulteng HB Paliudju, Gubernur Propinsi Gorontalo yang kala itu perjanjiannya di tanda tangani Fadel Muhammad dan Gubernur Sulut Drs Sinyo Harry Sarundajang (SHS). “Teluk Tomini memiliki potensi hayati yang sangat luar biasa. Baik dari sumber daya alamnya maupun dari sisi potensi pariwisata. Karena itu, melalui komitmen yang telah disepakati tersebut, akan kita tindaklanjuti dengan membentuk tim yang akan memantau kelangsungan pesisir, laut dan pantai,” ungkapnya Senin (06/09) kemarin.
Tim yang akan terlibat dalam pengelolaan Teluk Tomini tersebut lanjut Atteng, akan melibatkan seluruh instansi terkait yang meliputi BLH, Kelautan dan Perikanan maupun Dinas Pariwisata. “Tentu saja, akan dilaksanakan dengan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup,” tukasnya.(eda)
 

Soal ‘mosi tak percaya’ fraksi-fraksi
F-PG Tidak Ikut Menandatangani
Manado, KOMENTAR
Keluhan terhadap kinerja Ketua DPRD Propinsi Sulut, Meiva Salindeho-Lintang STh, yang dilayangkan sejumlah fraksi di DPRD Propinsi Sulut lewat surat resmi, hanya melibatkan lima fraksi saja. Sebab Fraksi Partai Golkar (F-PG) tidak ikut menandatangani surat itu.

Diketahui, lima dari enam fraksi yang menandatangani ‘mosi tak percaya’ terhadap Lintang, masing-masing Frak-si PDIP, Fraksi Persatuan Na-sional (F-PN), Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Partai Damai Sejahtera (F-PDS) dan Fraksi Barindra.
Secara terpisah, Ketua F-PG, Drs Eddyson Masengi, ketika dikonfirmasi harian ini, mem-benarkan kalau pihaknya tidak menandatangani surat keluhan fraksi-fraksi tersebut. “F-PG tidak menandatanga-ninya. Soal lain-lain, no com-ment dulu,” ujarnya.
Lanjut dia, pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih jauh atas mosi tak per-caya yang dilayangkan terha-dap utusan F-PG di unsur pimpinan DPRD Propinsi ter-sebut karena belum tahu per-sis permasalahannya. “Kita akan kaji dulu permasalahan-nya,” pungkas Masengi.
Sebelumnya, pihak F-PDS melalui Drs Arthur Kotambu-nan BSc, ketika dikonfirmasi langsung membenarkan ada-nya mosi tak percaya yang dilayangkan sejumlah fraksi di DPRD Propinsi Sulut terhadap kepemimpinan Lintang.
Namun menurut Kotambu-nan, tujuan dilayangkannya mosi tak percaya itu semata untuk perbaikan kinerja DPRD Propinsi Sulut secara kelem-bagaan, bukan dalam rangka kepentingan lain. “Ya, tujuan-nya supaya lembaga ini bisa berjalan baik,” tandasnya.(dav)





APBD-P Dipaksakan
Tuntas September
Manado, KOMENTAR
Pembahasan draf APBD Peru-bahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2010 nampaknya akan dipaksa-kan DPRD Propinsi Sulut. Sebab waktu yang ada sekarang sudah sangat sempit.
Hanya saja, salah satu Wakil Ketua DPRD Propinsi Sulut, Drs Arthur Kotambunan BSc, ketika dikonfirmasi harian ini, Selasa (06/09) kemarin, terkesan mengelak. “Memang waktu yang ada sudah mepet. Tapi bukan berarti kita akan memaksakan pembahasan-nya supaya bisa tuntas sece-patnya,” elak dia.
Dikatakan demikian sebab, pembahasan APBD-P Tahun 2010 oleh DPRD Propinsi Sulut akan dilakukan sesuai mekanis-me pembahasan. “Mungkin kita kerja lembur. Contohnya, kalau pembahasan normal hanya dilakukan siang hari sesuai tatib, mungkin kita akan pacu hingga malam hari. Yang jelas, meka-nismenya tetap jalan,” ujar Ko-tambunan. Di sisi lain, legislator Partai Damai Sejahtera itu tidak menampik kalau pembahasan draf KUA dan PPAS untuk APBD-P Tahun 2010, sudah terlambat. Sebab menurut dia, sesuai aturan draf tersebut harus tuntas dibahas DPRD Propinsi paling lambat minggu ketiga Agustus. “Seka-rang kan sudah September. Jadi memang sudah terlambat,” ketus-nya lagi.
Namun begitu, Kotambunan yakin draf ini akan tuntas dibahas DPRD Propinsi Sulut pada akhir September mendatang. “Kalau memungkinkan, kita akan bahas sama-sama dengan draf KUA-PPAS, APBD Tahun 2011. Karena eksekutif sudah menyampaikan draf ini untuk dibahas bersama,” pungkasnya.(dav)





Legislator tak Bisa Nikmati Cuti Bersama
Manado, KOMENTAR
Seperti tahun-tahun sebelum, dalam perayaan Idul Fitri nanti pemerintah dipastikan akan menetapkan cuti bersama pada hari-hari tertentu. Biasanya, cuti bersama berlaku satu hari sebelum dan sesudah Idul Fitri.
Namun menurut informasi, cuti bersama ini tidak bisa dinikmati kalangan legislator Sulut. Sebab legislator tidak masuk dalam kategori karya-wan atau PNS. “Yang berhak menikmati cuti bersama hanya karyawan dan PNS. Tentu selain PNS dan karyawan, cuti bersama tidak berlaku,” ujar salah seorang birokrat sembari meminta namanya tidak usah dikorankan.
Pada bagian lain, pihak Sek-retariat DPRD Propinsi Sulut, ketika dimintakan tanggapan melalui Kabag Humas dan Protokoler, Izak Rey, nampak tidak bisa memberikan penje-lasan banyak. “Kami masih menunggu petunjuk soal cuti bersama. Yang jelas, tidak ada jam kantor pada tanggal me-rah. Ini berlaku umum, terma-suk legislator,” jelasnya.(dav)





Reses, Kalangi Turut Bantu Lansia
KEGIATAN reses salah satu legislator Sulut dari Dapil Bol-mong, Sjenny Kalangi, bukan hanya sebatas menjaring aspirasi. Sebab dalam kesem-patan bertatap muka langsung dengan konstituennya di Desa Mariri I dan Mariri II, Kalangi turut memberikan bantuan diakonia kepada para lansia.
Selain itu, legislator utusan Partai Damai Sejahtera (PDS) ini ikut memberikan sumba-ngan komputer untuk kelan-caran pelayanan pemuda GPdI Poigar. “Apa yang saya lakukan ada bentuk kepedulian terha-dap warga dan pelayanan. Ka-rena bagaimana pun juga war-ga membutuhkan perhatian. Jadi jangan melihat dari besar kecil atau jenis bantuan yang diberikan, tapi lihatlah ini seba-gai kepedulian saya,” ujar Kala-ngi kepada warga.
Dalam kesempatan reses ter-sebut, sejumlah aspirasi masya-rakat langsung ditampung Ka-langi. Antaranya tuntutan per-baikan infrastruktur seperti ja-lan dan fasilitas publik lain-nya. Sebagai respons, Kalangi me-nyatakan akan membawa as-pirasi ini ke DPRD Propinsi Su-lut untuk disampaikan ke Ekse-kutif dalam suatu rapat paripur-na. Dengan harapan, eksekutif dapat menindak-lanjutinya da-lam APBD-P 2010 maupun AP-BD induk tahun mendatang.(dav)