Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Langkah hukum akhirnya di-tempuh PDI Perjuangan Kota To-mohon, terkait penonaktifan sa-lah satu personelnya, JWT Leng-key dari aktivitas dan kegiatan DPRD selama setahun. Dalam waktu dekat ini, pimpinan partai berlambang banteng moncong putih di Kota Bunga itu bakal mem-PTUN-kan 12 anggota le-gislator Tomohon yang telah menonaktifkan Lengkey.
Menurut Ketua PDIP yang juga ketua DPRD Tomohon, Dra Von-ny Paat, pihaknya akan segera mem-PTUN-kan 12 legislator yang telah merekomendasikan dan menyetujui keputusan Badan Kehormatan dan DPRD. “PDI Perjuangan Kota Tomohon baik DPC maupun Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Tomo-hon dalam waktu dekat ini akan mem-PTUN-kan sejumlah ang-gota legislator (12 orang, red) Tomohon,” tegasnya
Menurut Paat, alasan mem-PTUN-kan sejumlah legislator itu dikarenakan tindakan penon-aktifan Lengkey sangat tidak mendasar dan cacat hukum. “Bagaimana mungkin penonak-tifan yang dilakukan secara vo-ting tidak didasari pada meka-nisme dan aturan hukum yang berlaku. Banyak aturan yang membuat keputusan penonak-tifan tersebut illegal atau tidak sah,” paparnya.
Apalagi, lanjutnya, JWT Leng-key dilarang untuk mengikuti ra-pat paripurna penetapan retri-busi ketenagalistrikan yang di-gelar di ruang paripurna DPRD kota Tomohon, kemarin.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon, Piet Pu-ngus ketika dikonfirmasi, menan-tang balik PDIP untuk melaku-kan upaya hukum terhadap ke-putusan paripurna DPRD. “Sila-kan menempuh jalur hukum. Yang jelas, keputusan BK dan putusan DPRD menonaktifkan Lengkey sudah sesuai kode etik, dan tata tertib yang berlaku. Kami siap menghadapi upaya pi-hak PDI Perjuangan Kota Tomo-hon,” tantang Pungus.(imo)